
PEKANBARU – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau telah menyerahkan hasil kajian tinjauan cepat (Rapid Assessment) terkait kesiapan pelabuhan perikanan di Provinsi Riau dalam menyongsong implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Kajian telah disampaikan langsung kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Fajriyani, Jumat (15/11/2024).
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama menjelaskan bahwa kajian ini merupakan turunan dari studi sistemik Ombudsman RI pada tahun 2023 tentang pengawasan pelayanan publik dalam penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona.
Kebijakan PIT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 bertujuan memperbaiki tata kelola perikanan tangkap agar lebih berkelanjutan dari aspek biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial.
"Awalnya kebijakan ini direncanakan berjalan mulai 1 Januari 2024, namun ditunda hingga 2025 berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023," ujar Bambang.
Kajian yang dilakukan Ombudsman ini berfokus pada kesiapan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai, terutama dari segi fasilitas, tenaga kerja, dan pelayanan logistik bagi nelayan.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Riau, Dasuki, menguraikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengatur agar kapal-kapal dengan kapasitas di atas 30 GT menurunkan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan sesuai zona PIT yang telah ditetapkan.
"Di Riau, hanya PPI Dumai yang memenuhi standar sebagai pelabuhan pangkalan PIT," ujarnya.
Dasuki menambahkan, diperlukan persiapan matang di PPI Dumai menjelang implementasi kebijakan PIT, terutama karena PPI ini selama ini melayani nelayan tradisional dengan kapal berkapasitas sekitar 5 GT dari daerah Dumai dan Pulau Rupat.
"Jika kebijakan PIT diterapkan, maka kapal-kapal besar akan tambat di sana. Hal ini memerlukan peningkatan pelayanan dan fasilitas agar nelayan dapat dilayani dengan optimal," jelasnya.
Kajian Ombudsman RI Perwakilan Riau juga mengungkapkan sejumlah kendala yang perlu ditangani oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pertama, terbatasnya jumlah pelabuhan perikanan yang telah memperoleh status resmi sebagai pelabuhan pangkalan PIT, yaitu hanya PPI Dumai.
Di sisi lain, dua zona PIT di wilayah perairan Riau, yaitu Zona PIT 05 dan Zona PIT 01, masih membutuhkan pelabuhan perikanan tambahan, termasuk percepatan pembangunan pelabuhan di Bagansiapiapi.
Kedua, kesiapan PPI Dumai perlu ditingkatkan, termasuk pemeliharaan pelabuhan, penambahan petugas layanan, dan koordinasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penempatan syahbandar perikanan serta penyediaan BBM bagi nelayan.
Bambang Pratama berharap hasil kajian ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan pelabuhan perikanan di Riau. "Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis agar kebijakan PIT dapat berjalan dengan lancar dan mendukung kesejahteraan nelayan," tutupnya..
Dengan adanya kajian ini, diharapkan Provinsi Riau akan lebih siap dalam mengimplementasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, sehingga sektor perikanan dapat lebih produktif dan tetap berkelanjutan. ***