JAKARTA – Delapan fraksi di DPR RI secara tegas menolak penggunaan sistem proporsional tertutup karena sistem yang dipakai sekarang, proporsional terbuka sudah tidak ada kelemahannya. Karena itu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya,” ujar Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Golkar adalah satu dari delapan fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024 bersama fraksi PPP, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, dan Demokrat.

Menurut Kahar Muzakir, perubahan sistem Pemilu ini berpotensi merusak proses pemilu yang sedang berjalan. "Kalau mereka memaksakan sistem proporsional tertutup, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam sistem proporsional yang terbuka," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dan Ketua Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw mendesak MK untuk konsisten dengan putusan sebelumnya dan menolak gugatan sistem proporsional tertutup. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menjaga agar Pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Seperti diketahui gugatan atas sistem Pemilu diajukan oleh kader PDIP, Brian Demas Wicaksono dan sejumlah orang lainnya sejak tahun lalu.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebutkan, ada indikasi bahwa MK cenderung memutuskan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai. Denny menyebut, berdasarkan sumbernya, ada 6 hakim konstitusi yang menyetujui gugatan tersebut, sementara 3 lainnya memberikan dissenting opinion atau berbeda pendapat.

Namun, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono telah membantah klaim tersebut dan menegaskan keputusan belum diambil. Fajar menegaskan para hakim baru akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) setelah para pihak yang berkepentingan menyerahkan rangkuman pendapat mereka. ***