PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Meski di zaman sekarang sulit mencari anggota DPRD yang berjuang untuk rakyat dan lebih memikirkan kepentingan masyarakat, namun di Rokan Hulu, Riau ternyata masih ada. Seperti yang dilakukan Fraksi Nasdem Rohul yang menolak pemberian mobil dinas jenis Inova yang akan diserahkan kepada anggota.

Anggota DPRD dari partai yang menjanjikan restorasi Indonesia ini, secara bersama-sama menolak pemberian mobil dinas yang sudah disiapkan Setwan DPRD Rohul. Dari 4 anggota fraksi, seluruhnya sudah menyatakan menolak mobil dinas.

''Kita melihat masih banyak kepentingan rakyat yang terabaikan dalam penganggaran pemerintah, masih banyak dana yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Menurut kami, mobil dinas itu belum terlalu pending, jadi kami menolak menerimanya,'' ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Rohul, Alpasirin kepada GoRiau.com, Selasa (23/12/2014).

Dikatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum bijak menggunakan anggaran publik. ''Kalau belanja aparatur, okelah sudah tak bisa diapa-apakan, tapi jangan pula belanja publik atau pembangunan juga digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan target berdirinya kabupaten ini, yang muaranya kepada kesejahteraan masyarakat,'' tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Nasdem juga menilai anggaran Rohul Ekspo yang dianggarkan lewat APBD 2015 sebesar Rp 10 miliar terlalu berfoya-foya. Anggaran sebesar itu bisa membangun 200 jumlah layak huni (RLH).

''Kita kecewa dengan anggaran yang digelontorkan lewat APBD Rohul 2015 dimana Rohul Ekspo dianggarkan Rp 10 miliar. Anggaran ini luar biasa besarnya sementara masyarakat kita saat ini butuh infrastruktur jalan, dan pembangunan dam sungai agar tidak kebanjiran setiap tahun,'' ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Alpasirin kepada GoRiau.com, Senin (22/12/2014).

Dikatakan, Rohul Ekspo merupakan kegiatan seremonial yang masih bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, artinya kalau dikelola dengan baik, Rohul Ekspo seharusnya menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), bukan malah mengeluarkan uang.

''Dimana-mana, namanya pameran itu menghasilkan uang, karena ada pihak ketiga dan juga uang partisipasi peserta dan perusahaan. Tapi ini kok malah mengeluarkan uang. Kita minta BPK dan penyidik kejaksanaan maupun kepolisian melakukan pemeriksaan secara ketat, jika Rohul Ekspo tetap dilaksanakan menggunakan APBD,'' tegasnya.

Untuk diketahui saja, biaya pembangunan rumah layak huni di Rokan Hulu sekitar Rp 45 - 50 juta per unit. Jika dana Rp 10 miliar itu digunakan untuk pembangunan rumah layak huni, akan dapat lebih dari 200 unit rumah. ''Inilah kondisi saat ini di Rohul, program yang penting dikesampingkan sedangkan kegiatan yang sifatnya foya-foya malah diangggarkan sangat besar. Kalau biaya per stand di Rohul Ekspo Rp 50 juta, berarti sama dengan biaya rumah layak huni, dan itu sudah dapat 200 unit rumah layak huni,'' urainya.

Alpasirin juga mengungkapkan, tingkah laku Pemkab yang lebih mementingkan non infrastruktur juga terlihat dari acara penjemputan jemaah haji dari SSK II ke Pasir Pangaraian yang menelan biaya Rp 450 juta. ''Itu prosesi penjemputan jemaah haji, kok bisa sebesar itu. Jemaah haji itu orang mampu, mereka tidak perlu dijemput secara seremonial karena ibadah itu tujuannya mencari pahala dan menjalankan ibadah, yang penting bagaimana bisa jadi haji yang mabrur,'' tutupnya. ***