PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Inhu-Kuansing, Mardianto Manan memuji langkah berani Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra yang melaporkan oknum Kajari dan sejumlah pejabat lainnya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait adanya dugaan pemerasan .

"Kita tak berpolemik di medsos atau media tetapi berani membawa ke ranah hukum, tentunya bupati masih berharap lembaga terhormat pegadilan akan jadi wakil Tuhan di bumi ini," kata Politisi PAN ini, Sabtu (19/6/2021).

Mardianto sepakat dengan Andi putra, yang menyatakan bahwa lebih baik beradu argumentasi di lembaga terhormat ini, sehingga tak terkesan saling membela diri di media sosial ataupun media mainstream.

"Kita tak mau pula menyimak perlakuan pegadilan membela yang bayar seperti indikasi yang dituduhkan Bupati saat ini, kalaulah hakim membela yang bayar bukan membela yang benar, kiamatlah dunia. Karena wakil Tuhan sudah mati di bumi ini, kepada siapa lagi kita akan percaya," jelas Mardianto Manan.

Tokoh Masyarakat Kuansing asal Pangean ini bangga dengan Bupati Kuansing, apalagi niat Bupati tersebut juga untuk kebaikan daerah dan jalannya pemerintahan dengan baik demi pembangunan.

"Saya salut ke bupati Kuansing karena masih berani melaporkan oknum diduga minta dibayar Rp1 miliar lebih untuk hilangkan kasusnya, padahal lembaganya adalah ya tempat beliau melaporkan,"jelas Mardianto.

Ini artinya lanjut Mardianto Manan, Andi Putra masih percaya pada lembaga terhormat ini dan Andi Putra hanya melaporkan oknum yang diduga memeras.

"Hebat Andi anda berani," pungkas Mardianto.

Sebelumnya, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra didampingi penasehat hukumnya, Dodi Fernando beserta Plt Sekretaris DPRD Kuansing Almadi melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing dan oknum Kasi Pidsus Kejari Kuansing langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Jajang Subagja di Pekanbaru, Jumat (18/6/2021) siang.

Disampaikan Penasehat Hukum Bupati Kuansing Andi Putra, Dodi Fernando, bahwa Bupati Andi Putra diduga diperas sebesar Rp1 miliar lebih oleh oknum penegak hukum di Kejari Kuansing tersebut.

"Kami melaporkan adanya dugaan pemerasan sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Kuansing untuk dihilangkan namanya dalam surat dakwaan kasus korupsi (makan minum) Bagian Umum Sekretariat Sekda Kuansing dan untuk tidak dipanggil dipersidangan," kata Dodi dalam pernyataan resminya usai menyampaikan laporan.

Dan selanjutnya, juga ada dugaan pemerasan dalam penanganan kasus tunjangan perumahan dewan di DPRD Kuansing.

"Yang mana diminta uang sejumlah Rp400 juta paling lambat Selasa tanggal 22 Juni 2021. Kalau tidak, semua tunjangan DPRD akan dicari kesalahan dan diperiksa oleh Kejaksaan Kuansing," ungkap Dodi yang juga ditemani mantan honorer di Kejari Kuansing Oji Darwanto. ***