PEKANBARU, GORIAU.COM - Perusahaan yang beroperasi di Riau diharapkan membayarkan gaji sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan Dewan Pengupahan Provinsi Riau. Pemenuhan ketentuan tersebut dalam rangka menciptakan suasana kondusif dalam dunia kerja, Jika tidak, maka manajemen perusahaan akan dikenakan sanksi.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan (Disnakertransduk) Riau Nazaruddin kepada wartawan, Selasa (22/1/2013). Ia mengatakan, setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau ini sudah ada ketentuan besaran upah minimum, yang didukung dengan terbitnya Pergub. 

"Tidak ada alasanya bagi perusahaan, jika tidak membayar hak normatif pekerja atau karyawan sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan itu. Sebab, ada sanksi bagi manajemen perusahaan jika tidak mengindahkanya, sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu bisa dipidana," terangnya.

40 hari sebelum diberlakukan ketetapan upah minimum, tambahnya, sesuai dengan tahun pemberlakuannya. Unsur dari tim Dewan Pengupahan yang menyepakati upah minimum ini telah mensosialisasikan ke pihak perusahaan atau ke pihak pekerja. Jika tidak sanggup, maka ajukan penolakanya seketika itu.

Nazaruddin juga menjelaskan, perhitungan terhadap upah minimum yang diterima pekerja atau karyawan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan bersifat tetap. "Jika dimasukan serta tunjangan bersifat tidak tetap seperti insentif, bonus di dalam hitungan upah minimum. Itu sangat salah," katanya.

Seperti saat ini, di Kota Pekanbaru sudah ditetapkanya UMK tahun 2013 sebesar Rp1.450.000. Didalam ketentuan UU Ketenagakerjaan, kata Nazaruddin upah yang diterima pekerja atau karyawan sebesar Rp1.450.000 jelas tidak bisa dimasukan hitungan insentif, bonus. Jika perusahaan melakukan itu, katanya, laporkan.

"Selain itu, upah minimum ini hanya diberlakukanya bagi pekerja atau karyawan yang massa kerja 0-1 tahun masa. Sedangkan yang untuk pekerja atau karyawan dengan masa kerjanya berada diatas 1 tahun. Penetapan upah minimum sepenuhnya tergantung dari kesanggupan perusahaan membayarkan hak normatif," urainya.

Dikesempatan itu Nazaruddin juga menegaskan, jika ada manajemen perusahaan yang membayar upah minimum diatas ketentuan ditetapkan, maka diingatkan pihak perusahaan tidak berhak menurunkan atau mengurangi dari yang diterima pekerja atau karyawan. Maka, diminta Disnaker kabupaten/kota melakukan pengawasan.

"Karena sesuai dengan peranan dan kedudukan dari instansi tenaga kerja, yakni diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk tingkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan. Serta yang utama perlindungan terhadap tenaga kerja dalam terciptakan suasana kondusif di dunia usaha," katanya. (rdi)