PEKANBARU, GORIAU.COM - Dipercaya sebagai daerah cluster industri hilir sawit dan turunannya sejak tanggal 23 Januari 2010, namun hingga kini realisasinya masih nol. Kondisi ini disebab pemerintah pusat belum mencairkan anggaran untuk pembangunannya.

''Pemprov harus mendesak pencairan anggaran di Kementerian Perindustrian sebagai leading institutions,'' jelas Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau Viator Butar-Butar kepada wartawan, Selasa (21/1/2013) melalui seluler.

Seperti diketahui, pencanangan sebagai cluster kelapa sawit merupakan anugerah bagi Industri Hilir dan Dumai, namun kenyataannya tidak ada realisasi kegiatan.

Viator menambahkan, sejak dicanangkan program ini Pemprov Riau telah lakukan persiapan-persiapan diantaranya studi kelayakan oleh Bappeda Riau, Bussiness Plan oleh Disperindag Riau, dan juga studi Amdal dilakukan Disperindag Riau serta kabupaten/kota terkait. Tapi, tampak khusus untuk Amdal belum tuntas.

Pemprov Riau, sambungnya, sudah berusaha melakukan terobosan-terobosan untuk percepatan realisasi kawasan cluster ini. Dengan dibuktikanya, saat ini telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dalam perjalananya sangat banyak masalah dan komplikasi. Khususnya, tentang infrastruktur serta masalah regulasinya.

Viator yang juga pengamat ekonomi ini mengatakan, Kadin Riau mendesak gubenur menindaklanjuti ke pemerintah pusat. Sebab dengan terwujudnya cluster akan dapat menampung sejumlah tenaga kerja disekitar daerah operasional sehingga dapat pula mengurangi angka penggangguran, dan tingkatkan perekonomian masyarakat.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Riau Edyanus Herman Halim, mengatakan, sebenarnya digagasnya Riau menjadikan daerah Dumai dan Inhil bisa dibilang gagasan brilian. Tetapi, sayangnya hingga saat ini\ diwacanakan tersebut tidak ada realisasi.

"Kalau beginikan sama artinya gagasan 'pepesan kosong' yang disebabkan hingga kini tidak ada realisasi. Seharusnya dengan sudah ditunjuk dua daerah menjadi kawasan cluster Industri Hilir itu, bahkan seingat saya sudah peletakan batu pertama oleh Menteri Perindustrian Suleman Hidayat, di Dumai," terangnya. (rdi)