RENGAT, GORIAU.COM - PNS yang dinon job-kan lewat sehelai surat sakti berbentuk Surat Keputusan (SK) beberapa waktu lalu akhirnya membuat laporan kepada perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Sebab, sejumlah PNS yang di non job-kan itu menilai laporan yang akan disampaikan kepada pemegang kebijakan di tingkat kabupaten tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

''Saya dan beberapa rekan lainnya sudah sepakat melaporkan pelaksanaan pembebas tugasan atau pencopotan jabatan yang dinilai tidak prosedural tersebut kepada perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Sambil berjalan, tetap dilakukan perlawanan dengan menggugat melalui PTUN,'' ujar mantan Kasi Sejarah Purba Kala dan Museum pada Disporabudsata Inhu Godam Tintin Selasa (18/6/2013).

Laporan penzaliman yang dialami oleh sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Inhu disampaikan kepada Ombudman dilakukan, Selasa (18/6/2013) dalam bentuk lisan. Kemudian berdasarkan petunjuk dari Ombusdman, laporan tersebut harus dilengkapi dalam bentuk tertulis dan melapirkan kronologis serta peraturan yang diduga dilanggar dalam pelaksanaan mutasi tersebut.

Berdasarkan petunjuk tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan secara tertulis. ''Sejumlah berkas yang dibutuhkan Ombudsman dalam waktu dekat akan dilengkapi dan disampaikan,'' ungkapnya.

Masih katanya, langkah untuk perlawanan dengan menggugat melalui PTUN secara bertahap sudah dilalui. Dimana saat ini salah seorang penasehat hukum sudah menyatakan siap untuk mendampingi selama menggugat di PTUN.

Lebih jauh disampaikannya kondisi yang ada saat ini tidak mungkin diselesai ditingkat Kabupaten. Karena pejabat yang mempunyai kewenangan tidak ada yang berpihak kepada PNS.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Ahmad Fitri ketika dikonfirmasi mengatakan membenarkan adanya laporan dari PNS dilingkungan Pemkab Inhu yang menyampaikan laporan. ''Benar, ada PNS yang mengaku dinon job-kan dalam mutasi yang diduga tidak prosedural melaporkan kepada kita secara lisan,'' ujarnya.

Dengan laporan itu, pihaknya meminta untuk menyampaikan kronologis dan aturan yang mengatur atau peraturan yang dilanggar pada pelaksanaan mutasi tersebut. Sehingga dengan sendirinya untuk penyelesainya dapat dipahami dan lebih terarah. ''Dalam penyelesainya dalam bentuk konfirmasi dan lainnya bisa saja pihak-pihak terkait dipanggil atau Ombudsman turun ke daerah,'' terangnya. (jef)