TEMBILAHAN- Rencana Revisi UU ASN membuat puluhan tenaga honorer di Inhil yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) mendatangi Gedung DPRD Inhil, Jumat (10/3/2017) sore.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam dan beberapa orang anggota DPRD Inhil.

Untuk mendengarkan keluhan para tenaga honorer itu, langsung dilaksanakan rapat gabungan komisi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam.

Salah seorang tenaga honorer, saat rapat dengar pendapat menuturkan tujuan kedatangan mereka untuk meminta dukungan penuh dan mengakui keberadaannya yang mengharapkan rencana Revisi UU ASN berlanjut.

''Jumlah tenaga honorer dalam KN-ASN Inhil ini lebih dari seribu orang, yang datang ini hanya perwakilan sebagai penyambuh lidah atas harapan dilaksanakannya Revisi UU ASN,'' ujar Ketua DPD KN-ASN Inhil, Hendriyan.

Selain itu, mereka juga meminta kepada DPRD Inhil agar segera menyurati Pemkab Inhil untuk mendukung proses pengesahan Revisi UU ASN. Kemudian memberikan dukungan secara politik atau kelembagaan baik vertikal maupun horizontal terhadap proses pengesahan Revisi tersebut.

Mereka juga meminta DPRD melayangkan surat kepada Pemkab Inhil untuk tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak dalam proses Revisi UU ASN yang sedang berjalan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat menyatakan cukup sulit untuk disempurnakan. Pasalnya, rencana Revisi UU ASN itu adalah kebijakan pemerintah pusat.

''Yang jelas, kami dari DPRD Inhil secara langsung akan menyampaikan kepada penerintah pusat melalui Komisi II DPR RI. Sebab kalau menyurati Pemkab Inhil sama saja tidak, karena posisi Bupati juga hanya sebatas penyelenggara daerah dan hanya bisa menunggu,'' ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menyangkut adanya pemutusan hubungan kerja kepada tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak. Dani mengatakan akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BKD Inhil untuk memintakan klarifikasinya.

''Pada intinya, pasal 131 A Revisi UU ASN itu memang menguntungkan bagi tenaga honorer dan pasti kami teruskan ke Komisi terkait DPR RI. Semoga revisi UU ASN ini, berpihak dengan apa yang bapak dan ibu inginkan,'' tukas Dani M Nursalam.adv#INHIL