JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan pada dua bulan terakhir 2026. Seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah didorong untuk segera memacu penyerapan dana tersebut. Langkah ini secara khusus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat luas.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengingatkan bahwa upaya percepatan belanja tetap harus mengedepankan prinsip efisiensi. Ia mewanti-wanti seluruh pemangku kebijakan agar tidak sekadar menghabiskan sisa anggaran di penghujung tahun tanpa perhitungan yang matang.

"Kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," urainya dalam konferensi pers APBN Kita secara daring, Jumat (13/11/2026).

"Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja," tegasnya.

Hingga akhir Oktober 2026, pencapaian realisasi belanja negara telah menembus angka Rp2.997,2 triliun. Catatan ini mewakili 78 persen dari total pagu APBN yang telah ditetapkan. Angka tersebut juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 15,6 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan dana yang telah tersalurkan, porsi belanja kementerian dan lembaga mengambil bagian sebesar Rp1.239 triliun. Sementara itu, realisasi untuk pos belanja non-kementerian/lembaga tercatat berada di angka Rp1.104,5 triliun.

Kedua instrumen pengeluaran ini menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda program pemerintahan. Percepatan serapan di sisa waktu diharapkan mampu mengalirkan manfaat nyata ke berbagai sektor riil, alih-alih sekadar memenuhi target pembukuan akhir tahun.

Pada sektor penyaluran dana ke berbagai pelosok wilayah, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah menyentuh Rp653,6 triliun. Capaian ini setara dengan 94,3 persen dari target awal pemerintah pusat yang dipatok sebesar Rp693 triliun.

Pemerintah belakangan melakukan penyesuaian dengan menambah alokasi TKD menjadi Rp726,2 triliun. Kebijakan ini memberikan ruang penyaluran anggaran yang lebih besar bagi daerah, sekaligus menuntut pemerintah daerah bergerak cepat menuntaskan serapan dana.

"Dengan tambahan ini maka keseluruhannya pagu transfer ke daerah adalah Rp726,2 triliun," pungkas Suahasil. ***