PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagalistrikan Provinsi Riau, Selasa (24/12/2013) sempat molor akibat perbedaan pendapat antara anggota DPRD Riau tentang penetapan tarif listrik. Persoalan muncul saat penetapan tarif diserahkan kepada Gubernur Riau. Meski begitu, Ranperda Ketenagalistrikan akhirnya disetujui menjadi Perda dengan berbagai catatan.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau, Drs H Johar Firdaus MSi juga dihadiri Penjabat Gubernur Riau Djoeharmansayah Johan, seluruh anggota Pansus dan DPRD, instansi terkait dan organisasi.

Pada paripurna, yang berlangsung sore ini, anggota DPRD Riau Ir Noviwaldy Jusman mempertanyakan kewenangan gubernur dalam menetapkan tarif listrik. Pasalnya, jika pergub ketenagalsitrikan tidak jelas maka akan mempersulit investor dalam menanamkan investasinya di Riau.

Menurut Noviwaldy, harga yang ditetapkan untuk listrik yang dijual ke PLN harus standar sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Jadi tarif listrik tidak bisa ditetapkan begitu saja lewat Peraturan Gubernur.

Sementara itu anggota Pansus Ketenagalistrikanan Zukri Misran mengatakan, semangat Perda Ketenagalistrikan adalah upaya untuk mengatasi krisis listrik yang selama ini terjadi di Riau. Dan soal tarif yang ditetapkan tetap tidak akan melangkahi peraturan yang diatasnya.

Sementara itu Pj Gubernur Riau, Joeharmansyah Johan saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah mengatakan dengan Perda ini diharapkan mampu mengatasi krisis listrik yang terjadi di Riau dan mendukung rumbuhnya usaha penyediaan tenaga listrik di daerah Riau. ***