PEKANBARU, GORIAU.COM - Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat di tanah air, khususnya di Provinsi Riau.

Siang ini, bahkan massa mengatasnamakan Serikat Rakyat Miskin Indonesi Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa menolak transformasi jaminan sosial dengan terbentuknya BPJS. "Melalui program ini, masyarakat miskin semakin sulit dalam mendapatkan pelayanan yang merata," kata koordinator aksi tersebut, Anthony Fitra dalam orasinya di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru, Kamis (16/1/2014).

Massa ini menamakan aksinya tersebut adalah Gerakan Nasional Pasal 33.

Dalam orasinya, masyarakat ini menyuarakan tuntutan untuk segera dibatalkanya program BPJS dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Dua program kesehatan ini adalah bentuk komersialisasi kesehatan masyarakat miskin yang tentunya sangat tidak mendukung pemerataan," katanya.

Pada dua program kesehatan masyarakat ini, kata dia, akan banyak anggaran daerah yang tersedot.

Hal ini tentunya menurut dia, dapat disangkakan sebagai "pertentangan" dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Kemudian, kata dia, juga bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) yang sebenarnya juga mengamanatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya, kata dia, yakni bertentangan dengan Pasal 28 H UUD Negara RI tahun 1945 dan UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara merata," kata dia.

Aksi unjuk rasa massa tersebut mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian setempat. Dalam aksi ini, tidak terjadi anarkisme dan massa membubarkan diri dengan tanpa kerusuhan.(fzr/ant)