SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Upaya tersebut ditandai dengan digelarnya High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri SH, itu menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Program tersebut diyakini menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, digitalisasi transaksi dinilai menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memperkecil potensi kebocoran penerimaan.

Dalam arahannya, Sudandri memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terus mendorong inovasi layanan berbasis digital. Salah satu langkah yang kini sedang dipersiapkan adalah penerapan pembayaran retribusi secara non-tunai melalui sistem QRIS hasil kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.

Menurutnya, keberhasilan program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

"Elektronifikasi transaksi bukan sekadar perubahan metode pembayaran, tetapi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Program ini merupakan agenda nasional yang harus kita jalankan secara serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pendapatan daerah," ujar Sudandri.

Ia menambahkan, pemanfaatan sistem digital mampu meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan meminimalkan peluang terjadinya kebocoran penerimaan pada organisasi perangkat daerah yang memiliki sumber pendapatan.

Karena itu, seluruh OPD diminta tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor serta integrasi teknologi menjadi faktor penting agar proses digitalisasi dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Di tengah kondisi fiskal yang menuntut daerah lebih mandiri, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat kapasitas pendapatan daerah," katanya.

Sudandri juga menyoroti peran strategis pemerintah kecamatan yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan. Ia meminta para camat lebih aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Agusyanto, menjelaskan bahwa TP2DD dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendapatan daerah. Melalui elektronifikasi transaksi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat pengawasan, serta memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat secara transparan dan dapat dipantau secara real-time.

"Digitalisasi memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pajak dan retribusi," ujarnya.

Agusyanto mengungkapkan, kerja sama pembayaran retribusi non-tunai melalui QRIS yang tengah dipersiapkan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Ia optimistis implementasi sistem tersebut nantinya akan diperluas ke OPD lainnya sehingga seluruh transaksi pelayanan publik dapat dilakukan secara digital.Selain itu, Bapenda juga tengah menyiapkan inovasi baru berupa Sistem Cek Pajak Bumi Bangunan Online atau SiCebol. Aplikasi tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran PBB secara lebih praktis.

Dukungan terhadap langkah digitalisasi Pemkab Meranti juga datang dari Bank Riau Kepri Syariah. Branch Manager BRK Syariah Selatpanjang, Wiwin Syahputra, menilai komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat elektronifikasi transaksi menunjukkan keseriusan membangun sistem pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel," ungkap Wiwin.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, lanjutnya, Bank Riau Kepri Syariah siap mendukung penuh seluruh program digitalisasi yang tengah dijalankan Pemkab Kepulauan Meranti.

Saat ini BRK Syariah telah menyediakan berbagai layanan digital seperti QRIS, Mobile Banking, Virtual Account, Cash Management System, pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, hingga berbagai kanal pembayaran digital lainnya yang dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat maupun instansi pemerintah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala KP2KP Selatpanjang Henry Rotuahman Manik, Asisten Administrasi Umum Setdakab M. Mahdi, para pimpinan organisasi perangkat daerah, camat se-Kepulauan Meranti, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap transformasi digital dapat berjalan lebih cepat dan menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. ***