BADAN Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis potret kemiskinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada 1 Juli 2024 lalu. Menurut BPS Provinsi Riau, pada Maret 2024, angka kemiskinan di Provinsi Riau tercatat sebesar 6,67 persen. Artinya, 6,67 persen dari seluruh penduduk di Riau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan.

Sebenarnya angka ini merupakan capaian jika dibandingkan dengan periode lalu. Karena apabila dibandingkan dengan Maret 2023 yang sebesar 6,68 persen dan September 2022 yang sebesar 6,84 persen, angka kemiskinan ini mengalami penurunan. Namun, penurunan persentase ini tidak serta merta menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, jumlah penduduk miskin di Riau justru mengalami peningkatan.

Data menunjukkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Riau mencapai 492,25 ribu orang, meningkat 6,59 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik dari 6,73 persen menjadi 6,76 persen, dengan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,41 ribu orang. Sebaliknya, di perdesaan, persentase kemiskinan turun dari 6,65 persen menjadi 6,61 persen, namun jumlah penduduk miskin tetap naik sebanyak 2,18 ribu orang.

Perbandingan antara garis kemiskinan di Riau dengan rata-rata nasional juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi provinsi ini. Pada Maret 2024, garis kemiskinan di Riau tercatat sebesar Rp697.296,-/kapita/bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp582.932,-/kapita/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Riau lebih tinggi, yang pada gilirannya menambah beban bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Riau memiliki 5,36 anggota, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga mencapai Rp3.737.507,-/rumah tangga miskin/bulan. Ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar Rp2.786.415,-/rumah tangga miskin/bulan, yang menunjukkan bahwa keluarga miskin di Riau harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keluarga Berencana dan Pendidikan: Pilar Penting Pengentasan Kemiskinan

Ketika rata-rata rumah tangga miskin di Riau memiliki 5-6 anggota, penting untuk melihat bagaimana program keluarga berencana (KB) dapat berperan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga. Program KB yang efektif dapat membantu mengendalikan jumlah anggota keluarga, sehingga alokasi sumber daya lebih optimal.

Keluarga dengan anggota yang lebih sedikit cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.

Isu pendidikan juga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini. Keluarga dengan banyak anak seringkali menghadapi kesulitan dalam memberikan pendidikan yang layak bagi semua anggota keluarga.

Keterbatasan ekonomi memaksa banyak anak untuk putus sekolah dan terlibat dalam pekerjaan informal untuk membantu perekonomian keluarga. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan.

Di Riau, angka harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan yang sangat kecil: dari 13,28 tahun pada 2021 menjadi 13,30 tahun pada 2023. Angka rata-rata lama sekolah bahkan lebih rendah lagi, yakni 9,19 tahun pada 2021, 9,22 tahun pada 2022, dan 9,32 tahun pada 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa banyak anak di Riau yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Padahal, pada 2045 ditargetkan rata-rata lama sekolah adalah 12 tahun, dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi sebesar 60 persen dan angkatan kerja lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi sebesar 90 persen.

Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia.” Kutipan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam usaha pengentasan kemiskinan. Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Mengapresiasi Upaya Pemerintah, Namun Selalu Ada Ruang untuk Berbenah

Tidak bisa dipungkiri, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Riau. Program-program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal telah memberikan dampak positif. Namun, masih banyak ruang untuk berbenah dan memperbaiki keadaan.

Penyediaan data yang terintegrasi bukan hanya tentang kemiskinan tetapi juga semua dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan sangat diperlukan. Fokus pada isu stunting, misalnya, sangat penting karena gizi buruk pada anak-anak akan mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan.

Meskipun ada penurunan persentase kemiskinan, peningkatan jumlah absolut penduduk miskin menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu dimaksimalkan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

Selain itu, perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga sangat penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam konteks nasional, penurunan persentase penduduk miskin yang lebih signifikan dibandingkan Riau menunjukkan bahwa ada pelajaran yang dapat diambil dari kebijakan dan program yang telah berhasil di daerah lain. Riau perlu belajar dan mengadaptasi strategi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dengan mempertimbangkan kondisi lokal yang unik.

Melawan kemiskinan di Riau bisa dibaratkan sebagai lari maraton. Perjuangan ini merupakan perjalanan panjang yang memerlukan konsistensi dan semangat yang tidak boleh padam. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela: “Mengentaskan kemiskinan adalah tindakan keadilan, bukan amal”.

Memberikan keadilan tersebut bukan hanya tugas satu atau dua pihak semata. Ini merupakan tugas yang berada di pundak kita semua. Pemerintah, bersama kita seluruh elemen masyarakat, harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk memastikan bahwa setiap penduduk Riau dapat menikmati kehidupan yang layak dan sejahtera. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap bisa melihat penurunan signifikan angka kemiskinan di masa depan.***

Etania Ranu Andhika adalah Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Riau.