PEKANBARU, GORIAU.COM - Ironis. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau yang seharusnya menjadi teladan bagi instansi lainnya di Riau dalam menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan, justru diduga telah melakukan kebijakan yang tidak terpuji dan memalukan, yakni memanipulasi data pegawai honor untuk diusulkan menjadi CPNS.

Salah satu syarat tenaga honorer bisa diusulkan sebagai CPNS adalah sudah menghonor minimal sejak tahun 2005 dan tidak pernah berhenti hingga diusulkan jadi CPNS. Sedangkan 9 pegawai honor yang diusulkan Kanwil Kemenag Riau menjadi CPNS, baru mulai menghonor di atas tahun 2005 dan sudah berhenti sebagai tenaga honor di Kanwil Kemenag Riau tahun 2011.

"Berarti sudah terjadi pelanggaran terhadap PP Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007 dan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil," kata salah seorang sumber di Kanwil Kemenag Riau, Jumat (11/9/2015).

Ditambahkan sumber tersebut, pada rapat di aula mini Kanwil Kemenag Riau tanggal 4 Agustus malam dan 5 Agustus 2014, yang dihadiri Kakanwil Kemenag Riau, Kabag TU Kanwil Kemenag Riau, Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Riau dan Kepala Kantor Kemenag Pekanbaru, para honorer mengakui bahwa mereka tidak memenuhi syarat/tidak memenuhi kriteria (TMS/TMK).

"Anehnya pada tanggal 14 Agustus 2014, Kakanwil Kemenag Riau malah menandatangani surat pernyataan untuk kelengkapan tenaga honorer K-2 tersebut," ujarnya.

Sembilan honorer Kanwil Kemenag Riau yang datanya dimanipulasi dan dinyatakan lulus sebagai CPNS serta sudah menerima SK CPNS tersebut adalah: AM, HR, Nm, KR, SB, AF, JS, Jf dan AY. Dua dari sembilan orang tersebut merupakan keluarga Kakanwil Kemenag Riau Tarmizi Tohor dan Kabag TU Kanwil Kemenag Riau HM Saman.

Menurut sumber GoRiau.com, kasus manipulasi data honorer Kanwil Kemenag Riau ini sudah dilaporkan ke Irjen Kemenag RI, Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

Membantah

Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Riau Efrion Efni, ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah ini bukan lagi kewenangan Kanwil Kemenag Riau, tapi sudah kewenangan Irjen Kemenag RI. Menurutnya, tim dari BKN dan Kemenpan juga sudah melakukan audit.

"Kita hanya bisa menindaklanjuti kalau laporan tersebut masih dalam masa sanggah. Ketika nomor sudah masuk di papan tulis maupun web Kementerian Agama RI, itu sudah kewenangan Inspektorat," jelasnya.

Ditambahkannya, ketika masa sanggah, tidak satu pun masuk sanggahan secara tertulis ke Kanwil Kemenag Riau, maka semua berkas yang dianggap memenuhi syarat dinyatakan lengkap dan diproses.

Terkait SK CPNS ini, sambung Efrion, sudah diaudit Inspektorat tiga kali. Berkas yang dikirim ke Biro Kepegawaian Kemenag di Jakarta, sudah dilakukan audit klarifikasi kepada yang bersangkutan dan dinyatakan sah.

"Jadi ketika ada isu penandatanganan SK palsu pada 14 Agustus 2014, itu sangat tidak benar. Karena tanggal 14 tersebut adalah penandatanganan surat pengantar ke Jakarta," sebutnya.

Tahapan terakhir, ujarnya, karena ada pengaduan resmi ke Kemenag RI, maka Inspektorat mengirim tim audit investigasi pada tahun 2015, langsung dari Jakarta.Tepatnya, 5 Mei 2015, namun sampai saat ini hasilnya tidak jelas.

"Kami sudah menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Semua sudah memenuhi syarat. Saya tidak ada kepentingan, bukan membela kawan-kawan, karena kalau memang tidak ada manipulasi, ya tidak,'' tegasnya.

Sementara Kakanwil Kemenag Riau Tarmizi Tohor, ketika dihubungi mengatakan, bila terbukti data tenaga honorer dimanipulasi, tinggal mencabut SK-nya saja. "Tapi ini laporan-laporan orang sakit hati saja. Mungkin keluarganya tak lulus, makanya bikin lapor-lapor seperti ini," ujar Tarmizi Tohor melalui telepon, kemarin.***