BENGKALIS, GORIAU.COM - Bagi warga Bengkalis yang ingin memberi kritik dan saran kepada pemerintah, sekarang tak perlu bingung. Pasalnya, Pemkab Bengkalis sudah membuat kotak saran yang ditempatkan di seluruh desa dan kelurahan. Saran dan kritik yang masuk akan terjaga kerahasiaannya.

“Kita menyambut positif kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini. Bisa dikatakan, kotak saran ini merupakan komunikasi tidak langsung antara Bupati dan rakyatnya. Untuk itu, masyarakat jangan biarkan kota saran itu kosong tapi berikanlah kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan Negeri Junjungan ini,” ujar anggota DPRD Bengkalis dari Partai Amanat Nasional (PAN), H Heru Wahyudi, Jumat (22/2/2013).

Keberadaan kotak saran merupakan bukti komitmen Bupati untuk selalu mendengarkan keluhan masyarakatnya. Sangat disadari, dengan luasnya geografis Kabupaten Bengkalis dan keterbatasan waktu yang dimiliki, Bupati tidak bisa secara langung mendengar dan melihat apa yang terjadi dengan masyarakatnya. Bupati kadang-kadang tidak berkesempatan melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap kinerja bawahannya, dan persoalan-persoalan lain yang ada di akar rumput.

“Walau Bupati tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, dengan adanya kotak saran beliau bisa tahu apa yang terjadi atau yang diinginkan masyarakat. Saya rasa ini merupakan kesempatan yang bagus bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran yang membangun,” papar Heru.

Keberadaan kotak saran ini hendaknya jangan sekedar formalitas tanpa ada tindak lanjut yang jelas. SKPD terkait yang mengelola kotak saran tersebut, dalam hal ini Inspektorat, berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan warga melalui kotak saran. Sejauh laporan warga tersebut menggunakan bahasa yang sopan dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja Pemkab Bengkalis, maka sudah menjadi keharusan untuk ditindaklanjuti dengan meneruskannya ke SKPD terkait sesuai dengan laporan yang disampaikan.

“Misalnya ada laporan warga tentang kinerja atau pelayanan aparatur desa yang menyalahi aturan, maka bisa diteruskan ke kecamatan ataupun BPMPD. Kemudian soal proyek jalan, bisa diteruskan ke Binamarga dan lain sebagainya. Jangan sampai laporan warga tersebut hanya terbuang percuma,” ujar Heru.

Heru juga berharap agar kotak saran yang ada di setiap Desa, Kelurahan dan Kecamatan itu tidak jadi ajang untuk caci maki, menggunjing dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama serta hukum. Tapi jadikanlah sebagai wadah untuk menyampaikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun kepada pemerintah. (jfk)