PEKANBARU - Desakan penuntasan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan penyelewengan dana makan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terus disuarakan. Hal ini memicu aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Selasa (10/6/2026).

Aksi demonstrasi tersebut diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Amanah Rakyat Indonesia (Amatir). Mereka menuntut aparat penegak hukum bertindak tegas menyelamatkan uang negara.

Desak Penetapan Tersangka

Massa secara khusus menyoroti pucuk pimpinan di lingkungan sekretariat dewan. Apabila alat bukti sudah mencukupi, penyidik diminta tidak ragu mengambil langkah hukum.

Koordinator Lapangan DPP Amatir, Afrido Sitorus mendesak Kejari Pekanbaru segera menetapkan Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung sebagai tersangka utama.

"Kami berharap Kejari Pekanbaru dapat menindaklanjuti kasus ini dan segera menangkap oknum-oknum yang telah merugikan negara. Usut sampai tuntas hingga ke akar-akarnya," tegas Afrido.

Peringatan Lewat Spanduk

Dalam orasinya, massa menuntut proses hukum berjalan tanpa hambatan. Beberapa langkah yang disuarakan peserta aksi meliputi:

  • Membentangkan spanduk bergambar Sekwan DPRD Pekanbaru sebagai bentuk sanksi sosial.
  • Menuntut keberanian Kejari Pekanbaru menyeret nama-nama yang bertanggung jawab.
  • Meminta penyidikan dugaan penyimpangan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Desakan ini menjadi sinyal kuat bahwa publik terus mengawasi jalannya penegakan hukum di lingkungan pemerintahan kota. ***