PEKANBARU – Mantan Ketua KOPPSA-M, Mustaqim, akhirnya angkat bicara terkait gugatan wanprestasi yang diajukan PTPN IV Regional III terhadap KOPPSA-M. Dalam pernyataannya, Sabtu (8/3/2025), ia menegaskan bahwa awalnya tidak ingin memberikan keterangan kepada media karena menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bangkinang.

“Saya menghormati Undang-undang Pers, Peraturan Dewan Pers, serta Kode Etik Jurnalistik, sehingga tidak ingin pernyataan saya disalahartikan sebagai upaya intervensi terhadap proses peradilan,” ujarnya.

Namun, Mustaqim merasa perlu memberikan klarifikasi terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan rekan-rekannya dalam sengketa tersebut.

Salah satu hal yang disoroti adalah daftar 622 orang tergugat dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PTPN IV Regional III. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah nama penting dalam kepengurusan KOPPSA-M, seperti Ketua Nuriswan, Sekretaris Wahyudi, Bendahara Mitra Ario, serta anggota Badan Pengawas Ahmad Adryan, Iib Nursaleh, dan Nurman, tidak termasuk dalam daftar tergugat.

"Jika kepengurusan KOPPSA-M saat ini tidak masuk dalam daftar tergugat, bagaimana perasaan 622 orang lainnya yang digugat? Tentu mereka lebih merasakan tekanan dibanding yang namanya tidak tercantum," katanya.

Mustaqim berharap agar media yang telah memberitakan gugatan ini bisa melakukan peliputan lanjutan dengan mencantumkan daftar nama 622 orang tergugat untuk menjaga keseimbangan pemberitaan.

Terkait isu membengkaknya utang petani KOPPSA-M hingga Rp140 miliar, Mustaqim membantah bahwa dirinya adalah penyebab utama. Ia menyebutkan bahwa Murniati, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara KOPPSA-M, turut menandatangani Berita Acara Perjanjian Hutang, dan kini masih menjadi staf dibawah kepemimpinan Ketua KOPPSA-M saat ini, Nuriswan.

“Tentu Murniati mengetahui seluruh proses penandatanganan perjanjian tersebut. Wartawan bisa mengonfirmasi langsung kepada Murniati, pihak PTPN IV Regional III, perbankan seperti Bank Mandiri atau bank sebelumnya, serta pihak notaris. Dari sana bisa diketahui perbandingan bunga dan apakah benar take over hutang tersebut membebani petani,” ungkapnya.

Menurutnya, mekanisme pembayaran cicilan utang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001 serta dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PTPN dan KOPPSA-M, yang menyebutkan bahwa cicilan utang ditetapkan sebesar 30 persen dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

“Tidak ada patokan jumlah nominal angsuran, yang ada hanya persentase dari hasil penjualan. Silakan tanyakan kepada PTPN berapa jumlah produksi TBS selama kepemimpinan saya, Antony Hamzah, hingga Nuriswan. Dari sana bisa dihitung jumlah produksi, harga per kilo, dan total pendapatan,” jelasnya.

Mustaqim juga menegaskan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan KOPPSA-M menggunakan skema Pola Mitra KKPA, bukan bantuan hibah atau dana cuma-cuma dari pemerintah.

“Modal awal pembangunan kebun berasal dari tanah ulayat yang dipinjamkan oleh Ninik Mamak kepada koperasi untuk kesejahteraan anak-kemenakan. Koperasi lalu mengajukan permohonan kepada PTPN untuk bermitra dalam skema Pola Mitra KKPA. Pemerintah desa kemudian mengesahkan tanah tersebut dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah), lalu SHM (Sertifikat Hak Milik) dari BPN sebagai syarat agunan untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan,” paparnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk memahami bahwa modal awal KOPPSA-M berasal dari tanah ulayat, yang kemudian dikonversi ke dalam sistem keuangan negara dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Bagi yang ingin memahami lebih lanjut soal KKPA, silakan baca Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001. Jangan hanya mengandalkan informasi sepenggal,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Mustaqim mengajak petani untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya, wartawan untuk melakukan investigasi mendalam demi pemberitaan yang berimbang, akademisi untuk meneliti dan memberikan solusi, serta lembaga kontrol sosial untuk memastikan bahwa penggunaan dana dalam pembangunan kebun sawit sesuai dengan aturan yang berlaku. ***