PEKANBARU, GORIAU.COM - Yusrizal Andayani, mantan Direktur PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), terkapar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (19/5/2015). Terdakwa kasus korupsi dugaan penyelewengan dana penyertaan modal Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ini, akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa ini berawal, ketika Yusrizal akan menjalani sidang yang dipimpin majelis hakim Achmad Suryo Pudjoharsoyo. Sebelum sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, hakim lalu mempertanyakan kondisi kesehatan Yusrizal.

Saat itu, Yusrizal mengatakan, kalau kondisi badannya kurang sehat. Hakim kemudian, memerintahkan jaksa untuk meminta surat keterangan dari dokter.

Lalu, hakim pun menskor sidang selama satu jam, sambil menunggu dokter. Setelah itu, Yusrizal langsung berbaring terkapar di atas kursi bagi pengunjung persidangan.

Ditemani sejumlah sanak familinya, Yusrizal terus berbaring dengan lesu. Sementara kerabat lainnya, bergantian memijat tubuh Yusrizal.

Beberapa saat kemudian, barulah datang mobil ambulance. Yusrizal lalu dibawa ke rumah sakit. Hakim kemudian, memutuskan sidang ditunda pekan depan.    

Dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Syahron Hasibuan SH mengatakan, pada tahun 2012 lalu, Yusrizal saat menjabat Direktur PT BLJ dibantu staff khususnya Ari Suryanto, melakukan penyalahgunaan wewenang, dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal dari Pemkab Bengkalis kepada PT BLJ.

Ketika itu, Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp300 miliar. Dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU), di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu dan Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir, yang menelan biaya Rp1 triliun lebih.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, PT BLJ malah mengalirkan dana tersebut kepada anak anak perusahaannya. Antara lain, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga.

Nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran. Baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.

Selain itu, juga ada penyertakan modal kerja pada perusahaan motor gede di Jawa Barat. Kemudian investasi pada sektor property, minyak dan gas (migas) serta sejumlah sektor lain yang diduga menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal itu sendiri.

Akibat perbuatan kedua terdakwa ini, menyebabkan kerugian pada negara, dalam hal dana APBD Bengkalis sebesar Rp265 miliar. Terdakawa dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.***