NEGERI SEMBILAN - Departemen Imigrasi Malaysia (Jabatan Imigresen Malaysia/JIM) menggerebek perkampungan ilegal warga negara Indonesia (WNI) di tengah hutan di Nilai Spring, Negeri Sembilan, Malaysia.

Penggerebekan itu terjadi pada Rabu (1/2/2023) lalu. Namun, JIM baru merilisnya di media sosial Facebook pada Kamis (9/2/2023). JIM membagikan foto-foto temuan di perkampungan ilegal WNI itu.

GoRiau Penampakan bangunan milik WNI
Penampakan bangunan milik WNI di perkampungan ilegal di tengah hutan, di Nilai, Negeri Sembilan, dihancurkan aparat Departemen Imigrasi Malaysia (Jabatan Imigresen Malaysia/JIM). Bernama via Facebook Departemen Imigrasi Malaysia atau Jabatan Imigresen Malaysia/JIM via kompas.com)

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) Datuk Seri Khairul Dzaimee Daud, mengatakan, warga Indonesia yang berada di perkampungan tersebut tidak berniat kembali ke negara asalnya, mereka ingin tetap tinggal di Malaysia walau tanpa dokumen yang sah.

Sebagaimana diberitakan dari World of Buzz pada Kamis, berdasarkan pemeriksaan, permukiman yang dibangun dalam hutan, berada di atas tanah tidak rata dan rawa itu sudah ada sejak lama.

Di perkampungan tersebut sudah ada genset dan sekolah darurat yang menggunakan silabus pembelajaran dari negara Indonesia.

Dalam operasi JIM tersebut, ada 68 WNI yang diperiksa dan 67 di antaranya kemudian ditahan karena berbagai pelanggaran, termasuk tidak memiliki dokumen identitas yang sah dan overstay. Warga Indonesia yang ditahan itu berusia antara dua bulan hingga 72 tahun.

Selang beberapa hari, perkampungan warga Indonesia di Malaysia tersebut dilaporkan telah dihancurkan untuk mencegah warga asing kembali ke sana.

The Star melaporkan, perkampungan ilegal tersebut terletak di dalam perkebunan kelapa sawit, yang sebagian terbengkalai, di dekat perbatasan Negeri Sembilan-Selangor.

Perkampungan ilegal warga Indonesia di Malaysia itu terlindung oleh lebatnya tanaman dan tanpa akses jalan masuk. Di sana terdapat aliran sungai kecil yang jernih, sumber yang cukup untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari mereka.

Fakta yang cukup menarik adalah, perkampungan ilegal itu hanya berjarak sekitar 4 kilometer (km) dari kompleks kantor kepolisian distrik yang baru. Selain itu, perkampungan ilegal itu rupanya berada cukup dekat dengan jalur jalan tol dan hanya berjarak beberapa menit dari jantung kota yang ramai yang berisi beberapa institusi pendidikan tinggi, perumahan yang dijaga, serta tempat tinggal kelas atas.

Untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam seperti jagung dan umbi-umbian, serta menanam pohon buah seperti mangga, pisang, dan nangka. Mereka bahkan juga memelihara unggas yang merupakan sumber protein hewani.

Pertanyakan Integritas Penegak Hukum

Penggerebekan perkampungan ilegal tersebut disambut positif oleh beberapa warga Malaysia. Di satu sisi, ada pula yang curiga, bagaimana mungkin perkampungan ilegal itu tidak terdeteksi begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Beberapa orang mempertanyakan integritas aparat penegak hukum Malaysia soal perkampungan ilegal tersebut.

Saat ditanya, Kepala Kepolisian Negeri Sembilan Ahmad Dzaffir Mohd Yussof menampik tuduhan miring yang mendera lembaganya. Dia menambahkan, tidak punya alasan untuk meragukan integritas anak buahnya.

Dia mengatakan, meski perkampungan ilegal itu sudah ada sejak lama, seharusnya tidak dikaitkan dengan masalah integritas atau kekurangannya.

Perkampungan ilegal tersebut, kata dia, terletak di kawasan terpencil dan hampir tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

"Kami mendapat informasi tentang perkampungan ilegal beberapa bulan lalu pada 2022. Setelah dikonfirmasi, kami melakukan operasi bersama dan kami senang itu sukses,” ujar Ahmad Dzaffir.

Ahmad Dzaffir mengatakan, masyarakat harus membantu lembaga penegak hukum, khususnya JIM, untuk memastikan pihak berwenang dapat secara efektif menghentikan masalah tersebut.

"Kami membutuhkan orang untuk maju dan melaporkan. Mereka bisa melapor ke lembaga penegak hukum mana pun, terutama Imigrasi dan tindakan akan segera diambil,” ucap Ahmad Dzaffir.

Akan Dipulangkan

Pihak KBRI Kuala Lumpur telah berkomunikasi dengan para WNI tersebut. Mereka rencananya akan dipulangkan ke Indonesia.

Juru bicara KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar menjelaskan bahwa pemukiman itu sudah ada sebelum tahun ini.

"Info yang kami terima sudah 2 tahun kemungkinan," ujarnya kepada Liputan6.com, Ahad (12/2/2023).

KBRI lantas meminta agar masalah ini bisa diselesaikan secara kemanusiaan.

"Kita minta diperhatikan dari sisi kemanusiaan Dan HAM-nya serta diperlakukan dengan baik. KBRI telah bertemu dengan ke 67 WNI yang ditahan dan memperoleh akses kekonsuleran. Untuk selanjutnya permasalahan ini juga tengah dibahas dengan Pusat bagi penyelesaiannya dan upaya proses pemulangannya," Yoshi menjelaskan.***