
PEKANBARU – Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, memeriksa Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, M Murod. Pemeriksaan itu berlangsung Senin (13/5/2024) malam.
Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang, membenarkan hal itu.
Dikatakan, pemeriksaan terhadap Murod yang juga mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau itu, guna dimintai keterangan terkait salah satu kegiatan rehabilitasi mangrove, pada tahun 2023.
Dalam hal ini, pihaknya meminta Murod mengantarkan data atau dokumen terkait kegiatan tersebut.
Karena saat ini pihaknya masih melakukan pelengkapan bukti dan data, Murod juga dimintai keterangannya sebagai saksi.
"Jadi saat ini kita masih mengumpulkan data dan keterangan dari saksi," terangnya, Selasa (14/5/2024).
Dikatakan, pemeriksaan terhadap Murod karena yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, ketika kegiatan itu berlangsung.
Ketika ditanya apakah Kejati Riau sudah mendapatkan indikasi kerugian negara, Bambang mengatakan pihaknya belum bisa memberikan kepastian.
Hal itu disebabkan pengumpulan data dan kesaksian masih berlangsung. Termasuk meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan kegiatan itu.
"Jadi kita belum bisa memberikan keterangan apakah dalam kegiatan ini ada kerugian negara yang ditimbulkannya atau tidak," pungkas Bambang
Terpisah, Kepala BKD Riau M Murod, membenarkan bahwa dirinya dimintai keterangan oleh Kejati Riau.
Diterangkannya, hal itu terkait dengan kegiatan rehabilitasi mangrove pada tahun 2023. Anggaran kegiatan itu berasal dari BRGM RI yang ditujukan untuk Provinsi Riau. ***