
PEKANBARU – Pengamat Pendidikan Riau, Prof Dr Hj Zetriuslita, SPd., MSi menyorot kebijakan yang diterapkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Riau yang aneh dan akal-akalan. Hal itu terkait dengan mahasiswa yang akan menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu kan hanya akal-akalan saja. Saya melihat, fungsinya tidak signifikan," ujarnya, Jumat (21/6/2024).
Sementara informasi di lapangan menyebutkan, fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, insiden saat beraktivitas, sakit dan lain sebagainya. Sehingga bila perlu pengobatan, sudah ada instansi yang bisa menanggulanginya.
Menanggapi hal itu, Zetriuslita yang juga guru besar di Universitas Islam Riau (UiR), menilai alasan itu terkesan dipaksakan.
"Kalau hanya hal seperti itu, saya pikir itu cukup dengan BPJS Kesehatan. Karena fungsinya kan sama saja, " ujarnya lagi.
Data Pengangguran
Lebih jauh, Zetriuslita menilai ada hal lain yang melatarbelakangi kebijakan itu.
Biasanya, bila seseorang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis sudah terdata di dalam sistem, bahwa status mereka adalah sebagai pekerja yang menerima upah dan tidak dianggap lagi sebagai pengangguran.
"Sayang saja kan. Kesannya terjadi pembohongan oleh pihak kampus maupun pemerintah untuk mendapatkan pengakuan publik termasuk luar negeri.
"Seolah-olah tingkat pengangguran di negara kita ini rendah," sindirnya lagi. ***