
PEKANBARU, GORIAU.COM - Akhirnya, dugaan korupsi pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Bengkalis, mendapat perhatian dari Mabes Polri. Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memerintahkan kasus Al Zaytun segera diselidiki.
Dalam surat kopian perintah penyelidikan yang diterima riaukita.com sebagaimana dikutip www.goriau.com, Selasa (30/10/2012), diketahui dengan nomor surat perintah penyelidikan, Lidik/68/2012 tipikor. Surat dengan lambang Polri itu, memerintahkan 4 anggota untuk melakukan penyelidikan Ponpes Al Zaytun.
Keempat anggota itu dipimpin, Kombes JA Timisela, AKBP Nilo Arie Seno, Kompol AKP Rustianti, AKP Ade Andrean. Adapun dasar penyelidikan yakni UU no 21 tahun 2020 tentang Polri dan laporan informasi No LI/31/VI/2012 Tipikor 22 Juni 2012.
Dalam surat itu dijelaskan, bahwa tim untuk melaksanakan tindakan kepolisian berupa dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi ini diduga di lakukan oleh Pemkab Bengkalis, riau dalam proses pembangunan pondok pesantren Al Zaytun sebesar Rp103 miliar tahun 2003-2005 (semasa kepemimpinan Syamsurizal-red).
Pembangunan Ponpes berada di kawasan hutan di Pulau Rupat, yang belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut. Disamping itu pembangunan Ponpes sampai sekarang belum juga selesai dilaksanakan. Surat perintah penyelidikan ini ditandatangani Brigjen Nur Ali pada 25 Juni 2012. rkc