SELATPANJANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti meluncurkan inovasi pembayaran nontunai untuk memperketat pengawasan pajak dan retribusi daerah. Lewat sistem baru ini, seluruh pergerakan transaksi kini dapat dipantau langsung secara real-time.

Langkah maju ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/6/2026). Bapenda resmi menggandeng Bank Riau Kepri Syariah untuk menerapkan kanal QRIS di lingkungan pemerintahan.

"Keberadaan P2DD sangat krusial dalam digitalisasi tata kelola pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan optimalisasi penerimaan daerah," ungkap Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Agusyanto.

Tiga OPD Jadi Projek Percontohan

Sebagai langkah awal, digitalisasi retribusi ini diterapkan pada tiga instansi teknis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan sektor retribusi harian.

Agusyanto menjelaskan, kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah saat ini sedang berproses dan melibatkan dinas-dinas strategis:

  • * Dinas Perhubungan: Pengelolaan retribusi sektor transportasi dan parkir.
  • * Dinas Perdagangan (Perindag): Digitalisasi pungutan pasar dan niaga daerah.
  • * Dinas Perkim LH: Pengawasan retribusi kebersihan dan lingkungan hidup.

"Saya yakin ini akan melebar ke OPD-OPD lainnya," tambahnya optimistis melihat respons positif dari instansi terkait.

Aplikasi SiCebol Permudah Bayar PBB

Tak berhenti di sektor retribusi, inovasi juga menyasar sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tim IT Bapenda telah merancang program khusus agar wajib pajak tidak perlu lagi mengantre di kantor pemerintah.

Sistem ini diharapkan mampu memangkas birokrasi dan meningkatkan kenyamanan warga dalam menunaikan kewajibannya.

"Tim IT Bapenda juga sudah merancang Aplikasi Sistem Cek Pajak Bumi Bangunan Online (SiCebol) untuk digunakan pada pembayaran PBB di Kepulauan Meranti," jelas Agusyanto mengenai sistem aplikasi teranyar tersebut. ***