JAKARTA – Pengakuan terbuka Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/11/2025), kembali menempatkan pelayanan publik Polri di bawah sorotan. Ia menyatakan respons cepat kepolisian masih tertinggal dari standar internasional, bahkan dari lembaga penanganan darurat lain seperti pemadam kebakaran.

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time, quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki,” ujarnya.

Dedi tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang lebih memilih menghubungi Damkar ketimbang kepolisian karena respons yang dinilai lebih sigap. Menurutnya, optimalisasi layanan call center 110 menjadi prioritas agar setiap laporan dapat ditangani lebih cepat.

“Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar. Karena Damkar quick responsnya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110 harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” jelasnya.

Selain isu kecepatan layanan, rapat tersebut juga menyinggung masalah lain yang dinilai menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri. Dedi menyebut pengaduan masyarakat kerap menyoroti gaya hidup hedon dan arogansi aparat. Ia memastikan Polri telah menyusun pedoman perilaku untuk mendorong perubahan sikap anggota.

“Kita sudah membuat buku do and don’t yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan internal, ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat,” urainya.

Menurut Dedi, kualitas pelayanan publik menjadi penentu utama bagaimana masyarakat memandang institusi Polri. Mayoritas persoalan yang muncul berada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda.

“Apabila pelayanan publik kami baik karena 62 persen permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa kita selesaikan maka 62 persen permasalahan polisi bisa kami selesaikan,” katanya.

Pernyataan Wakapolri itu menjadi penegasan bahwa Polri masih dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, mulai dari perbaikan sistem layanan darurat hingga penguatan pengawasan internal agar reformasi institusi benar-benar berjalan. ***