PEKANBARU - Ratusan masyarakat Desa Gondai, Kecamatan langgam, Kabupaten Pelalawan terlibat aksi bentrok pada eksekusi lahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau di areal perkebunan kelapa sawit masyarakat dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ), Selasa siang (4/2/2020).

DLHK telah mengeksekusi lebih 2.000 haktare lahan milik masyarakat dan PT PSJ dalam tempo kurang dari 15 hari. Puluhan alat berat diturunkan untuk membabat habis 3.300 hakter lahan masyarakat di Desa Gondai. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, dimana dari 3323 hektare target eksekusi, seluas 1.280 hektare diantaranya merupakan lahan plasma atau milik warga, sisanya milik PT PSJ.

Berdasarkan informasi di lapangan, bentrokan ini terjadi saat sejumlah warga mencoba menghadang alat berat milik PT Nusa Wana Raya (NWR) yang menerobos masuk ke lahan perkebunan sawit plasma milik masyarakat yang dikawal aparat kepolisian. Ketegangan pun terjadi dan tak terhindarkan, hingga beberapa warga ada yang terluka menjadi korban pelemparan batu yang diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

H Zukri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau mengajak seluruh stakeholder pemerintahan yang ada di Provinsi Riau, baik Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kejati, dan yang paling terkhususnya adalah Presiden RI Ir Jokowi untuk bisa menuntaskan serta mencarikan solusi dan menunda proses pengosongan dan eksekusi lahan masyarakat di Desa Godai tersebut.

Hal ini disampaikan H. Zukri yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau diruang kerjanya di kantor DPRD Riau, saat mendengar kabar bahwa telah terjadinya bentrok di lokasi eksekusi dan pembabatan lahan masyarakat, Selasa siang (4/2/2020).

H Zukri sangat menyayangkan adanya korban yang terluka dilahan ekseskusi tersebut, sebelumnya Zukri sudah sempat melihat lansung ketegangan yang dirasakan masyarakat di lapangan dengan pihak perusahaan.

''Kita tidak mau ada korban, dan kita berharap ada solusi, tentunya terkait persoalan ini, jangan sampai perusahaan yang berantem tapi rakyat yang dikorbankan, jangan sampai bentrok sudah terjadi hari ini terulang kembali, dan tidak memakan korban lagi tentunya,'' tegas H Zukri.

"Intinya sekarang kita minta Pemprov Riau menunda dan menghentikan sementara proses eksekusi lahan ini. Kita mau persoalan ini cepat diselesaikan, kita sangat berharap Pemprov Riau bisa mendengarkan jeritan masyarakat dibawah dan mencarikan solusi secepat mungkin, kita harus carikan jalan keluarnya dan ini harus didudukkan, karena persoalan ini sudah sangat berlarut-larut, kita juga minta kepada masyarakat agar tetap tenang, dan menjaga kedamaian di lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan,'' himbau H Zukri. ***