BANGKINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan observasi langsung ke lokasi Desa Anti Korupsi di Kampar, Riau.

Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk membina seluruh desa agar menjadi desa yang anti korupsi.

"Kami berharap semoga dengan adanya kegiatan Desa Anti Korupsi ini, akan menjadi pemicu bagi seluruh Aparatur Desa dan segenap komponen masyarakat yang ada di desa untuk turut serta membangun karakter desa dengan menempatkan Integritas/anti korupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya, Selasa (14/2/2023).

Program Desa Anti Korupsi merupakan program unggulan KPK RI di tahun 2022. Terkait program ini, Anisa Nurlitasari, Ketua Tim Observasi Desa Anti Korupsi dari KPK RI, menjelaskan bahwa "Program ini diadakan karena Desa sudah mendapatkan kucuran dana yang besar, sehingga perlu adanya penataan integritas bagi aparatur desa karena jika integrasi dan kecakapan aparatur dalam mengelola tidak benar dan baik maka peluang untuk korupsi akan besar."

KPK RI memberikan arahan mengenai 5 indikator anti-korupsi yang meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Penilaian untuk desa anti korupsi didukung oleh antusias dari masyarakat setempat dan sarana serta prasarana yang menunjang desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya desa yang bersih dan bebas dari korupsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan kesemua desa yang ada di Kabupaten Kampar dan mensosialisasikan Program Desa Anti Korupsi ini.

Tim Observasi Desa Anti Korupsi dari KPK RI akan melakukan observasi di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan. ***