
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi telah mengantongi bukti kuat terkait upaya penghilangan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama. Temuan itu muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di kantor biro perjalanan haji dan umrah, Maktour Group, Kamis (14/8/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa indikasi penghilangan dokumen ditemukan langsung di lokasi penggeledahan.
"Yang kami terima informasinya bahwa penyidik menemukan adanya dugaan penghilangan barang bukti yang ditemukan di kantor MT yang berlokasi di wilayah Jakarta," ujarnya, Kamis (26/11/2025).
Hingga berita ini ditulis, pihak Maktour belum memberikan keterangan resmi.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa upaya penghilangan barang bukti dilakukan dengan membakar dokumen. Seorang staf Maktour diduga membakar dokumen manifes kuota haji yang diterima pihak travel. Dugaan ini menjadi salah satu fokus analisis penyidik untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana perintangan penyidikan.
"Tentunya penyidik akan menganalisis apakah penghilangan atau upaya penghilangan barang bukti itu masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," jelas Budi.
Selain penggeledahan kantor, KPK juga telah mencegah pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyhur, bepergian ke luar negeri. Penyidik memeriksa sejumlah pegawai perusahaan tersebut dan menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah.
KPK kini memusatkan penyidikan pada pembuktian pokok perkara terkait dugaan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pendalaman dilakukan terhadap mekanisme pembagian kuota, pola pendistribusian, hingga dugaan jual beli kuota haji oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
"Itu yang masih difokuskan untuk menelusuri karena ini kaitannya sama penghitungan kerugian keuangan negaranya," sebut Budi.
Dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023–2024 ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. ***