JAKARTA – Suasana Ruang Konferensi Gedung Merah Putih berubah tak biasa Kamis (20/11/2025). Di hadapan kamera dan puluhan wartawan, KPK menata tumpukan uang rampasan dari kasus investasi fiktif PT Taspen. Pecahan Rp100.000 itu dibungkus plastik putih dan disusun menjulang, memenuhi hampir seluruh panggung seperti dinding bata. Totalnya Rp300 miliar, sebagian dari kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp883 miliar.

Di antara tumpukan itu terpajang papan kecil bertuliskan jumlah uang yang berhasil diamankan. Pemandangan tersebut jarang terlihat di lembaga antikorupsi itu, sehingga memancing pertanyaan publik: mengapa baru sekarang?

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa sekaligus eks Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto, dan telah diserahkan kepada PT Taspen melalui Direktur Utama Rony Hanityo Aprianto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penampilan tumpukan uang itu sengaja dilakukan sebagai bentuk keterbukaan lembaga antirasuah kepada masyarakat.

“Yang pertama tentu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasannya,” ungkapnya di Gedung Merah Putih, Jumat (21/11/2025).

Budi menilai momen tersebut juga memberi kelegaan bagi para aparatur sipil negara. Ia mengingatkan bahwa dana yang dikelola PT Taspen berasal dari iuran bulanan pegawai negeri.

“Artinya dengan adanya korupsi itu tentu kemudian menimbulkan keresahan bagi para pegawai negeri, bagaimana masa tuanya nanti, apakah masih bisa mendapatkan pensiunan atau tidak,” jelasnya. Ia berharap proses pengembalian uang rampasan ini dapat kembali membangkitkan harapan ASN. “Sekaligus ini juga jaminan sosial negara kepada para pegawai negeri dan keluarganya di masa tua nanti,” tambahnya.

Mengacu pada laman resmi KPK, pengelolaan aset hasil korupsi berada di bawah tanggung jawab lembaga tersebut. Aset yang diterima bisa berupa gratifikasi, maupun barang hasil perampasan dan penyitaan yang diperoleh dari proses hukum.

Seluruh aset ini akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM. Setelah proses penindakan selesai, barang rampasan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilelang secara umum. Hasilnya kemudian menjadi hibah bagi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

Ketentuan pelelangan aset hasil tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 47A ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa hasil penyitaan dapat dilelang dan tata cara pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Meski aturan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun, publik tetap mempertanyakan langkah KPK kali ini. Tumpukan uang yang dipajang secara terbuka dianggap berbeda dari kebiasaan lembaga itu sebelumnya. Pertanyaannya kini bergema: apakah langkah KPK ini sekadar bentuk transparansi, atau sedang mengikuti pola komunikasi yang sebelumnya lebih sering dilakukan oleh Kejaksaan dan Polri?. ***