JAKARTA – Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook senilai hampir Rp10 triliun di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019 hingga 2022.

Pengadaan laptop yang dibiayai dari APBN itu diduga bermasalah sejak awal, terutama karena spesifikasi perangkat yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah di berbagai daerah. Sistem operasi ChromeOS dinilai tidak mendukung infrastruktur digital di banyak wilayah Indonesia.

"Awalnya tim teknis menyarankan sistem operasi Windows. Tapi keputusan justru berubah ke ChromeOS, yang jelas menimbulkan tanda tanya," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

MAKI mencurigai adanya intervensi dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing seperti Google, sebagai pengembang ChromeOS.

Boyamin mendesak Kejagung untuk menelusuri lebih dalam apakah ada aliran dana dari proyek ini ke perusahaan asing.

"Kalau nanti ditemukan ada unsur pidana lintas negara, Kejagung bisa melakukan kerja sama hukum internasional. Itu sah secara hukum dan bisa dilakukan," jelasnya.

Pemeriksaan terhadap proyek ini sudah menjangkau sejumlah pihak, termasuk dua mantan staf khusus Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, yakni FH dan JT. Keduanya telah diperiksa dan rumahnya digeledah oleh penyidik untuk mencari bukti tambahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk memanggil siapa pun yang relevan dalam kasus ini.

"Siapa pun yang dianggap memiliki keterkaitan akan dipanggil. Tidak terkecuali pejabat di masa lalu," ujarnya.

Publik juga mempertanyakan keputusan tetap menggunakan Chromebook, meski hasil uji coba menunjukkan perangkat ini memiliki keterbatasan dalam konektivitas dan aplikasi. Banyak guru dan siswa di daerah kesulitan memanfaatkannya secara optimal.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa proyek pengadaan laptop sudah dihentikan sejak berakhirnya masa jabatan Nadiem Makarim. Ia menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini kembali menyorot persoalan sistemik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas, potensi penyimpangan justru kembali terjadi.

Dengan anggaran sebesar itu, manfaat seharusnya langsung dirasakan oleh sekolah-sekolah, terutama di wilayah terpencil. Namun jika dana diselewengkan demi kepentingan segelintir pihak, yang dirugikan adalah masa depan generasi penerus bangsa.

Desakan MAKI agar Kejagung menyelidiki keterlibatan perusahaan teknologi global seperti Google dinilai penting untuk membuka potensi kejahatan lintas negara dalam proyek digitalisasi pendidikan. Penegakan hukum pun dituntut menyesuaikan dengan kompleksitas persoalan ini.

Jika ditemukan indikasi aliran dana ke luar negeri, Kejagung diharapkan menjalin kerja sama dengan otoritas internasional guna mengusut tuntas kasus ini. ***