PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Komisi VII DPR RI diminta untuk tidak hanya sekedar melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait di Kantor Gubernur Riau (Gubri) saja. Namun, Komisi VII DPR RI juga diminta untuk melihat langsung fakta lapangan di desa-desa wilayah operasi perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK), T. Zulmizan F. Assagaff, Minggu sore (29/6/2014). Penyampaian Zulmizan ini terkait dengan rencana kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Riau dalam agenda peninjauan terhadap Blok Kampar besok Senin (30/6) sampai Rabu (2/7/2014) 2014.

"Kami FMPMBK menyatakan siap bertemu, dan kembali akan mempertegas aspirasi berupa tekad yang sangat kuat ini,"tegasnya.

Dijelaskan Zulmizan, Kabupaten Pelalawan bersama Kabupaten Indra Giri Hulu (Inhu) bertekad untuk mengambil alih manajemen pengelolaan Blok Kampar pada masa yang akan datang.

"Pasca telah berakhirnya kontrak kerjasama PT Medco E&P I'sia. Untuk itu, kami berharap Komisi VII DRI RI tidak hanya sekedar melakukan rapat di kantor Gubri saja. Kami berharap Komisi VII juga berkenan melihat langsung fakta di lapangan, di wilayah operasional perusahaan,"terangnya.

Untuk itu, sambung Zulmizan, pihaknya siap menggiring Komisi VII DPR RI untuk melakukan peninjauan lapangan.

"Kami ingin Komisi VII bisa melihat langsung fakta-fakta di lapangan, agar persoalan ini bisa jelas,"tandasnya.(rkn)