BAGANSIAPIAPI – Kinerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, menuai kritik tajam dari warga. Hal ini terkait dugaan praktik money politics berupa pembagian amplop berisi uang Rp200.000 yang terjadi pada Selasa (26/11/2026) pukul 22.30 WIB.

Seorang warga bernama Abdul Halim bersama beberapa rekannya memergoki oknum R, seorang tenaga honorer Satpol PP di Kantor Camat Pujud, yang diduga tengah membagikan amplop tersebut kepada warga. Aksi itu dilakukan dengan dalih "minta tolong" agar memilih pasangan calon petahana dalam Pilkada yang baru saja digelar. Namun, amplop tersebut ditolak oleh warga yang didatangi.

Abdul Halim, yang menjadi pelapor dalam kasus ini, mengaku kecewa karena Panwascam Pujud, yang dipimpin Muhammad Dini Kurniawan, tidak merespons laporan tersebut. Hingga Sabtu (7/12/2024), tidak ada tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

"Sebagai pelapor, kami sangat kecewa. Kantor Panwascam malah tutup, tidak ada tanggapan sama sekali. Kami akan melapor ke Bawaslu Provinsi atau bahkan Presiden RI," ujar Abdul Halim dengan nada geram.

Pada hari yang sama, Kantor Sekretariat Panwascam terlihat terkunci dan digembok, padahal masa kerja Panwascam masih berlangsung pasca-Pilkada 27 November 2024 lalu. Hal ini memunculkan tudingan dari warga bahwa Panwascam tidak menjalankan tugas dan hanya "makan gaji buta."

Pertanyaan Warga Soal Netralitas

Warga mempertanyakan mengapa Panwascam tidak segera memproses dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum R. Mereka menilai Panwascam setidaknya harus menyelidiki sumber uang Rp200.000 tersebut dan menindak tegas pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum Satpol PP, yang seharusnya menjadi penegak aturan daerah.

"Sebagai pengawas Pilkada, mereka seharusnya bertaring dan menjalankan tupoksinya. Ini menyangkut keadilan dan netralitas dalam proses demokrasi," tambah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Panwascam Pujud. Sementara itu, warga menegaskan akan terus memperjuangkan laporan mereka agar mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. ***