​PEKANBARU – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut dinilai sebagai bukti nyata efektivitas fungsi pengawasan legislatif serta sinergi yang solid antarlebaga daerah.

​Penghargaan tertinggi atas tata kelola keuangan daerah tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II BPK RI, Juska Meidy Enyke Sjam, kepada Bupati Kuansing, Suhardiman Amby yang didampingi oleh Ketua DPRD Kuansing Juprizal di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

​Ketua DPRD Kuansing, Juprizal, menegaskan dari sudut pandang parlemen bahwa capaian historis ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan, melainkan refleksi dari komitmen check and balances yang berjalan optimal di lingkungan pemerintahan daerah. Pengawasan anggaran yang ketat oleh DPRD memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara transparan dan akuntabel.

​“Opini WTP yang ke-15 secara berturut-turut ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Dari sisi DPRD, kami memastikan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran berjalan beriringan untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Juprizal seusai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

​Juprizal menambahkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam keberlanjutan pembangunan di Kuantan Singingi. Oleh karena itu, predikat WTP dari BPK ini menjadi legitimasi penting bahwa pemerintah daerah serius dalam menjaga amanah rakyat dan menjauhkan tata kelola anggaran dari praktik-praktik penyimpangan.

​Kendati meraih apresiasi tinggi, Juprizal mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak cepat berpuas diri. Parlemen berkomitmen untuk tetap memosisikan diri sebagai mitra strategis yang kritis, guna mengawal catatan dan rekomendasi perbaikan minor yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK.

​"Kepercayaan masyarakat adalah amanah tertinggi. DPRD Kuansing akan terus mengawal dan bertindak sebagai mitra kritis eksekutif. Kami ingin memastikan prestasi tata kelola keuangan yang bersih ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan riil di tengah masyarakat," pungkas Juprizal.***