
PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau akan segera menggelar perkara untuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Langkah ini dilakukan setelah penyidik menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencatat kerugian negara melebihi Rp162 miliar.
"Ya, gelar dalam rangka penetapan tersangka," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, Kamis (5/6/2025).
Ade menjelaskan, hasil audit telah dipaparkan oleh tim BPKP di hadapan penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi. Pemaparan dilakukan Rabu (4/6/2025) sebagai bagian dari proses akhir sebelum digelarnya gelar perkara bersama Koordinator Tindak Pidana Korupsi (Koortas Tipikor) Bareskrim Mabes Polri.
"Audit sudah selesai dan kemarin auditor BPKP sudah paparan di depan penyidik," jelasnya.
Berita acara hasil audit secara resmi akan diserahkan pekan depan. Namun, Ade mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara yang dihitung dalam kasus ini jauh lebih besar dari estimasi awal.
"Nilai kerugian lebih besar dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya," ungkapnya.
Penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak 2023 dan saat ini sudah berada di tahap penyidikan. Proses audit semula ditargetkan rampung akhir Februari 2025, namun tertunda akibat banyaknya dokumen yang harus diperiksa, sehingga baru selesai awal Juni ini.
Selama proses penyidikan, tim telah memeriksa ratusan saksi, termasuk pegawai, honorer, serta akademisi yang berperan sebagai tenaga ahli. Sejumlah aset mewah turut disita, mulai dari motor gede, homestay, apartemen, hingga barang berharga lainnya. ***