
PEKANBARU – Kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap orang yang akan mengurus SIM, STNK, naik haji dan umrah serta jual beli tanah memiliki kartu BPJS Kesehatan dinilai tidak realistis.
''Sampai sekarang banyak yang kesulitan mendaftar di BPJS, susah sekali. Kok malah jadi syarat urusan administrasi," ucap anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, Senin (21/2/2022).
Politisi Gerindra ini meminta DPR RI segera mengambil sikap dengan tidak berpangku tangan saja, karena kebijakan ini sangat menyusahkan masyarakat.
Fathullah juga menilai pemerintah pusat sangat mudah membuat peraturan namun tidak melalui kajian, sehingga akibat dari kebijakan tersebut banyak membuat masyarakat sulit untuk menjalankannya.
Ditambah lagi BPJS Kesehatan akan menghapuskan kelas standar rawat inap yang rencananya akan dilakukan pada tahun depan, dengan kebijakan ini artinya kelas BPJS Kesehatan yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2 dan 3 akan dihapuskan. Sehingga penerapan kelas BPJS kedepan tunggal.
"BPJS Kesehatan jangan dinaikan, yang sekarang saja masyarakat sudah untuk membayar. Kalau harga tinggi (BPJS) sedikit yang bayar, lebih baik iuran murah dan masyarakat mudah untuk membayar," jelasnya. ***