JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima pegawai magang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Provinsi Papua Barat. Sebanyak 18 orang ASN yang nantinya akan dibimbing disetiap Kedeputian di Kementerian PANRB.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, mulai awal tahun ini Kemeterian PANRB membuka program intensif seperti studi banding bagi pemerintah-pemerintah daerah agar mereka mengirimkan aparatur sipilnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik.

"Hari ini dari Papua Barat, provinsi yang paling jauh," kata Yuddy dalam sambutannya saat menerima para ASN magang dari Provinsi Papua Barat di Jakarta, Senin (07/03/2016).

Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan jemput bola dengan mengundang para pejabat daerah untuk melakukan studi banding seperti yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat ini, sehingga daerah tersebut akan mendapatkan capacity building yang baik. Tahun 2016 ini untuk Papua dan wilayah Indonesia Timur.

"Kalau nanti tidak ada daerah yang mengambil inisiatif, kita akan undang dan tawarkan. Kalau program ini memiliki manfaat yang besar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan setempat pasti banyak juga yang akan belajar, ini kan sesuatu yang langka," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, program magang ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB pada tahun 2015 lalu di Provinsi Papua Barat. Dikatakan, pada tahun lalu nilai laporan akuntabilitas kinerja Provinsi Papua Barat jauh di bawah rata-rata.

Yuddy mengatakan, di Papua Barat nilai LAKIP-nya tidak setinggi wilayah-wilayah lain. Untuk itu, Kementerian PANRB ingin mereka memiliki satu pemahaman yang sama agar dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, Kementerian PANRB memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil yang berasal dari provinsi-provinsi di Papua untuk secara bergantian melakukan program magang secara intensif di Kemenpan.

"Nanti kalau Pemda Papua merasa sudah cukup, kita akan mengundang provinsi-provinsi yang tata kelola pemerintahannya perlu diperbaiki seperti di Aceh atau wilayah Indonesia Timur lainnya. sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, agar tata kelola pemerintahan kita memililki standar nasional yang sama dan implementasi yang sama bisa dicapai dalam waktu kurang dari 3 tahun ke depan," kata Yuddy.

ASN Provinsi Papua Barat ini berasal dari berbagai unit kerja dan berbagai latar belakang keilmuan. Mereka akan disebar ke empat kedeputian, agar mereka paham bagaimana mendorong tata kelola pemerintahan berjalan yang baik, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana merencanakan program-program pembangunan serta penganggarannya. bagaimana melakukan pengawasan internal sehingga sebuah sistem kerja pemerintah berada pada rel yang benar.

Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, para peserta akan mengikuti program magang selama 3 bulan. Mereka merupakan pegawai yang lulus seleksi tertulis dan wawancara. Mereka kebanyakan berasal dari Sekretariat Daerah, seperti Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Pembangunan. Dia berharap tahun depan bisa diteruskan program ini. Selain sosialisasi melalui Bimtek, dengan pola langsung bekerja juga itu lebih mengena.

"Jadi program ini dipastikan di tahun depan akan dilakukan dengan jumlah pegawai yang bisa bertambah seperti untuk kabupaten dan kota. Tapi target utama kami di provinsi dulu agar provinsi bisa lebih siap untuk melayani kabupaten," kata Mandacan.

Madacan berharap dengan magang atau belajar di instansi pusat maka ada nilai-nilai baru, padangan baru, dan pola pikir baru bagi ASN Provinsi Papua Barat, khususnya untuk pelayanan pada masyarakat, sehingga ada sesuatu baru yang diperoleh pegawai. Menurut Sekda, selama ini hanya mental lokal yang dimiliki pegawai.

Dia berharap, setelah magang pengetahuan mereka bisa bertambah, dan setelah mereka kembali akan dilakukan evaluasi apa yang mereka dapatkan dan diterapkan. "Mereka juga akan kita bentuk tim kerja untuk meningkatkan LAKIP," kata Mandacan.

Kedelapan belas pegawai yang mengikuti magang akan ditempatkan di Kedeputian Kementerian PANRB. Lima orang yaitu Maryesti Rumsayor, Johana Asmuruf, Kristina Maniambo, Yoel Dowansiba, dan Soleman Djitmau di tempatkan di Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana.

Enam orang juga ditempatkan di Kedeputian SDM Aparatur yaitu Selfiana Mambraku, Robert Manggaprouw, Fredinandus H. Awom, Yani Ullo, Demy Sostenes Ullo, dan Margarita Koridama. Lima orang di tempatkan di Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yaitu Melianus Ajoi, Haryanto Nunaki, Tresia Salambauw, Ronald Auparai, dan Kenan Efrend Ataruri. Terakhir, dua orang ditempatkan di Kedeputian Pelayanan Publik yaitu Guitreda Karubaba, dan Samuel Saiba. (**/dnl)