PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun H Annas Maamun masih berstatus sebagai Gubernur Riau. Namun memang, segala kebijakan kepala daerah tidak bisa dijalankannya.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), H Djohermansyah Djohan usai menyerahkan SK Pengangkatan Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Selasa (7/10/2014).

"Sekarang status Annas Maamun masih sebagai Gubernur Riau, dan belum diberhentikan. Namun tidak bisa menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah," kata Djohermansyah.

Ditegaskan mantan Penjabat Gubernur Riau ini, pemberhentian Annas Maamun bisa dilakukan jika statusnya meningkat menjadi terdakwa. "Jika terdakwa, diberhentikan sementara. Selanjutnya, wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya," tegas Djohermansyah.

Ditambahkan pria yang akrab disapa Djo ini, pemberhentian sementara kepala daerah nantinya berdasarkan keputusan presiden (Keppres). Selanjutnya, jika sudah terpidana, maka akan diberhentikan, tetap dengan inkrah. "Kalau sudah inkrah, maka pada waktu itu, wakil gubernur diangkat dengan keppres menjadi gubernur.

Sementara mengenai Wakil Gubernur Riau nantinya tetap memakai sistem paket, atau menggunakan Undang-Undang Pemda Nomor 32 Tahun 2004 yang lama, dimana wakil kepala daerah dipilih berdasarkan usulan dari partai politik (parpol) pendukung.

Sementara untuk Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 yang baru, berlaku untuk pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Dimana wakil kepala daerah tidak dipilih secara paket oleh kepala daerah terpilih, melainkan ditunjuk oleh kepala daerah setelah terpilih.***