PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau, sedang merampungkan berkas penghentian penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016-2019.

"Saat ini sedang menyiapkan berkas penghentian penyidikan perjalanan dinas Setdakab Inhu, karena saksi kunci sudah almarhum," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto, kepada GoRiau.com, Rabu (10/2/2021).

Kemudian, setelah merampungkan berkas, pihaknya akan menyerahkan berkas tersebut kepada bagian Pidsus (Pidana Khusus), agar segera melakukan gugatan perdata, untuk mengembalikan kerugian negara, yang ditimbulkan dari penyalahgunaan anggaran tersebut.

"Nantinya akan diserahkan ke Pidsus untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris, guna mengembalikan kerugian negaranya," tutup Raharjo.

Saksi kunci yang dimaksud sudah meninggal dalam perkara itu, adalah Supandi, selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Inhu.

Untuk diketahui, dugaan korupsi itu terjadi pada tahun 2016-2019, pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menerima dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhu yang diperuntukan untuk kegiatan perjalanan dinas. Dalam penanganannya, telah dilakukan sejumlah pihak terkait untuk diklarifikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun anggaran. Namun, pihaknya menemukan adanya indikasi pemotongan oleh bendahara pengeluaran sebesar 20 persen dari pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam pencairannya, oleh bendahara selalu dilakukan pemotongan sejak 2016-2019.

Untuk tiket pesawat perjalanan dinas, tidak pernah dipesan secara langsung oleh para pelaksana kegiatan. Melainkan, telah disiapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Inhu.

Kemudian, setiap pengajuan pencairan, bendahara pengeluaran semestinya melakukan pengujian atas pembayaran pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Pengujian ini, dilakukan untuk laporan pertanggung jawaban keuangan nantinya.

Pemotongan sebesar 20 persen dari pelaksanaan kegiatan, merupakan atas kebijakan dari Kabag Protokol Setdakab Inhu, Supandi. Dimana, uang itu digunakan untuk keperluan yang bersangkutan diantaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), uang duka maupun lainnya. Disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp450 juta. ***