JAKARTA - Tokoh Muda Riau di Jakarta, Riski Beradat menyayangkan tidak adanya tindaklanjut terkait kasus penyalahgunaan helikopter milik negara yang merupakan aset Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dua orang Anggota DPRD Riau.

Dua orang anggota DPRD Riau tersebut adalah Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet dan Ketua Fraksi Demokrat, Agung Nugroho saat terbang dari Pekanbaru menuju Bengkalis beberapa hari yang lalu. Hal inipun menjadi sorotan nasional.

Riski menyayangkan persoalan tersebut terjadi di saat kondisi Riau dan masyarakat Riau yang masih memiliki banyak persoalan, dan tentunya persoalan itu jauh lebih penting daripada membawa anggota DPRD Riau ini.

"Kami bersama kawan-kawan mahasiswa riau jakarta sudah mendiskusikan dan menyoroti berita mengenai ini, sangat kita sayangkan apa yang di lakukan oleh dewan rakyat kita dan ada dugaan penggunaan helikopter BNPB ini ke acara Parpol di Bengkalis," kata Riski kepada GoRiau.com, Kamis (10/9/2020).

Helikopter ini, lanjut Riski, adalag milik negara dan biaya operasionalnya sekali terbang juga besar dan pastinya berasal dari uang rakyat, walaupun belakangan BNPB menegaskan tidak akan membiayai penerbangan tersebut.

"Seharusnya ini tidak di salahgunakan serta di manfaatkan untuk kepentingan golongan atau Parpol, seharusnya helikopter BPBD yang di titipkan negara ke Provinsi ini dipakai untuk menangani kebakaran hutan dan harus di pergunakan sebaik mungkin oleh pejabat di Riau untuk kepentingan masyarakat Riau," jelasnya.

Hal ini tentunya menjadi catatan buruk dan peringatan bagi Pejabat Riau untuk hati-hati menggunakan fasilitas negara, apalagi di situasi Pemilihan Kepala Daerah sebentar lagi, apalagi salah seorang anggota DPRD Riau itu merupakan kontestan di Pilkada.

"Jangan sampai karena masih berkuasa dengan semaunya menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik semata," tegasnya

Instansi terkait, sambungnya, harus memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar penggunaan fasilitas negara ini. Sanksi harus diberikan tanpa pandang bulu.***