PEKANBARU – Berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, PBB dan P5L hingga Rp613 miliar masih menjadi tanda tanya bagi anggota DPRD Riau.

"Kontribusi kita untuk devisa negara dari sektor Migas cukup besar, Riau diberikan oleh Tuhan wilayah yang kaya dengan minyak, kontribusi besar untuk nasional, kenapa kita dipukul rata dan mengalami kekurangan DBH sebesar itu? tanya Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, Selasa (18/190/2022).

Saat ini kata Karmila kondisi masyarakat Riau baru akan pulih dari dampak pandemi Covid 19 dan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi secara bertahap mulai ada perbaikan, "Namun dengan turunya nilai DBH akan berdampak secara ekonomi masyarakat Riau," jelasnya.

Dijelaskan Karmila, perkebunan kelapa sawit di Riau merupakan terbesar di Indonesia pemerintah tentunya berharap mendapatkan pemasukan dari Pungutan Ekspor (PE) CPO dan pungutan pajak lainnya dari perkebunan sawit, namun Riau akhirnya gigit jari karena pemerintah pusat menerapkan syarat ketat untuk mendapatkannya.

Ketika akan mengambil dana PE tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada syarat yang harus dipenuhi seperti lahan perkebunan kelapa sawit tidak berada di dalam kawasan hutan, sementara itu lahan kebun kelapa sawit di Riau banyak di hutan, bukan di areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan atau APL.

"Bagaimana pemerintah mau mengambil PE sawit yang hasilnya dari riau sementara Rekomendasi Teknis (Rekomtek) membuat syarat yang sesuai dengan kondisi, ya akhirnya kita tidak bisa bantu jalan produksi, karena status lahan bukan APL. Akibatnya kita tidak bisa membangun Sarana dan Prasarana (Sapras) untuk kebun sawit," imbuhnya. (kl2)