PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menjadi 'lidah penyambung' antara ribuan buruh PT RAPP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi. Sebab, kebijakan tersebut merupakan keputusan dan kewenangan Kementerian LHK.

"Mereka (buruh, red) paham kalau kami tidak punya kewenangan soal ini. Dan kami hanya bisa sebatas menyampaikan aspirasi mereka. Kita bantu sampaikan ke pusat," kata Masperi kepada GoRiau.com di Kantor Gubernur Riau, Senin (23/10/2017).

Untuk meredam gejolak massa, nantinya, puluhan ribu buruh ini akan ditemui langsung oleh Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman.

"Diagendakan pak gubernur yang akan menemui masaa secara langsung. Sekarang pak gubernur sedang membuka acara karena bagaimanapun kegiatan dan pelayanan yang lain tidak boleh berhenti," tuturnya.

Pantauan GoRiau.com, ruas Jalan Jenderal Sudirman dekat Bundaran Zapin sudah ditutup oleh kepolisian. Kendaraan mulai dialihkan melewati jalur alternatif yang sudah disusun sebelumnya.

Massa ini tidak hanya dari kalangan pria, melainkan juga kaum wanita. Diperkirakan, jumlahnya mencapai puluhan ribu, sesuai yang diorasikan koordinator lapangan. Situasi saat ini masih kondusif, dengan pengamanan melibatkan ribuan aparat gabungan dari TNI-Polri dan sebagainya. ***