PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendesak Gubernur Riau, Syamsuar untuk menunda sementara proses penetapan komisaris dan direksi dua BUMD di Riau, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

Disampaikan Legislator asal Rohil ini, masalah penunjukan dua BUMD ini sudah menimbulkan banyak gejolak di tengah masyarakat, hingga Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) pun mendatangi DPRD Riau.

"Melalui media kita sampaikan, tolong Pak Gubernur ini ditunda dulu, kita mau lihat prosedur seleksi ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak," ujar Husaimi, Kamis (28/1/2021).

Kalau Gubernur tidak mau menunda, Husaimi menegaskan itu sama saja dengan Gubernur tidak lagi mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena, rekomendasi penundaan ini bukan karena DPRD tidak dilibatkan, melainkan karena desakan masyarakat.

"Kalau tidak ditunda, ya artinya Gubernur selaku pemegang kebijakan tidak mau lagi mengikuti keinginan rakyat, karena DPRD Riau ini adalah benteng terakhir pengaduan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, Husaimi tak membantah, jika ada wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk menelusuri perkembangan semua BUMD yang ada di Riau dan selanjutnya membentuk Perda baru.

"Ya, kita mau buat Pansus BUMD, ini BUMD bisa sampai punya anak dan cucu BUMD. Apa tujuannya buat perusahaan seperti itu? Mungkin Perda ini akan diusulkan Komisi III. Bukan berarti kita membubarkan BUMD, tapi kita mau menyehatkan BUMD," tutupnya. ***