JAKARTA, GORIAU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) gerah dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan masih banyaknya daerah mengalokasikan anggaran aparatur/rutin lebih besar dari anggaran pembangunan. Akibatnya Jokowi pun ''menyemprot'' para kepala daerah dengan nada tinggi saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015, di Gedung BPKP, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

''Masih ada (Pemerintah Daerah) yang anggaran aparatur atau rutinnya mencapai 82 persen. Sementara anggaran pembangunan hanya 18 persen. Masak untuk pembangunan hanya 18 persen,'' keluh Jokowi dengan nada tinggi.

Kedepan, kata Presiden, BPKP harus merancang bagaimana agar anggaran pembangunan lebih besar dari anggaran aparatur atau belanja rutin. Minimal 51 persen untuk pembangunan dan 49 persen anggaran aparatur.

Selain para menteri dari Kabinet Kerja, hadir para gubernur, termasuk Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman. Plt Gubri didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau H Doni Aprialdi.

Sekedar informasi, Pemerintah Provinsi Riau tidak termasuk yang disindir Jokowi. Sebab, Pemprov Riau sejak lama konsisten menetapkan anggaran pembangunan lebih besar dari anggaran belanja aparatur. Pada APBD Tahun Anggaran 2015, misalnya, Pemprov Riau menganggarkan Rp 6,2 triliun lebih (lebih-kurang 60 persen) untuk pembangunan dan Rp 4,4 triliun lebih (lebih-kurang 40 persen) untuk belanja aparatur.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengeluhkan soal lemahnya kinerja aparat pengawas internal pemerintah baik di jajaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sesuai hasil internal audit BPKP sebagaimana yang dilaporkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana kepada dirinya, hasil penilaian terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 85 persen ternyata berada di level satu (terendah), 14 persen di level dua (menengah) dan hanya 1 persen di level tiga.

''Artinya, pengawasan intern (oleh inspektorat dari pusat sampai ke daerah) belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencegah terjadinya korupsi. Kalau angka ini benar, kita harus kerja keras,'' tegas Jokowi, sembari memerintahkan agar lima tahun ke depan, hasilnya harus terbalik, yakni 85 persen kapabilitas APIP mesti berada di level tiga.

Apalagi, tambah Jokowi, dari tahun ke tahun, alokasi anggaran untuk daerah semakin besar. Tahun depan (2016), masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp100 miliar. Ini belum termasuk anggaran untuk desa yang jumlahnya juga sangat fantastik. ''Ini pengawasannya harus jelas,'' tegas Jokowi lagi.

Karena itu pula, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah harus menggunakan cash management system dalam penyusunan anggaran baik APBN maupun APBD. Dalam waktu tiga tahun, tegasnya, seluruh jajaran pemerintah harus sudah menerapkan hal itu, sehingga penggunaannya bisa dikontrol dan diawasi secara real time. ''Pencegahan lebih baik. Oleh karena itu, perlu kita bangun sistem yang baik,'' ujar mantan Gubernur DKI itu.

Sederhanakan Lelang

Masih di tempat yang sama, Jokowi juga memerintahkan agar ke depan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa atau lelang bisa disederhanakan, sehingga tidak bertele-tele. Misalnya, soal masa tender yang terlalu lama. Sebaiknya dipercepat. Begitu juga dengan masa sanggah, apa memang masih diperlukan. ''Sebaiknya tender itu lebih cepat. Jangan terlalu banyak memakan waktu. Sanggahan itu apa masih perlu,'' kata Jokowi dengan nada tanya.

Kalau regulasi untuk proses lelang masih seperti sekarang, wajar saja sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan. ''Mari kita sederhanakan agar hasilnya lebih baik. Saya dulu orang lapangan. Jadi saya tahu. Saya ingatkan, jangan main-main dengan proyek,'' pungkasnya.

Dalam pada itu, Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menyambut positif instruksi Presiden Jokowi. Plt Gubri memastikan bahwa seluruh APBD di Riau mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota harus lebih besar anggaran pembangunannya dibanding anggaran belanja pegawai.

Plt Gubri juga mendukung instruksi Presiden tentang bagaimana meningkatkan pengawasan intern oleh pihak inspektorat. Ini tentu saja demi untuk mencegah terjadinya korupsi, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan. Termasuk, Plt Gubri setuju dilakukan penyederhanaan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa. (ari)