BANDUNG – 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) masih belum memulai pembangunannya jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024.

Berbicara pada Goes to Campus di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jumat (23/6/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberi penjelasan terkait solusi yang akan diambil pemerintah.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memang melihat bahwa tidak semua PSN akan diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu semester I/2024.

Namun, pemerintah telah menetapkan kriteria tertentu untuk proyek yang akan diteruskan pembangunannya, yaitu proyek yang telah mencapai tahap financial closing.

"Kami mengakui bahwa tidak semua proyek akan diselesaikan pada 2024. Namun, ada kriteria yang telah kami tentukan. Proyek yang telah mencapai tahap financial closing diharapkan untuk diteruskan pembangunannya. Proyek yang belum mencapai tahap ini tidak akan kami berikan izin untuk melanjutkan," tutur Airlangga.

Namun, Airlangga tidak menyebutkan secara detail proyek mana saja yang telah mencapai tahap financial closing dan akan dilanjutkan pembangunannya.

Pada pertemuan terpisah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti penyelesaian program pemerintah yang belum optimal dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023).

BPKP menyoroti fakta bahwa ada 58 PSN yang belum memulai pembangunannya, yang berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan dan kurang optimalnya hasil pembangunan proyek tersebut.

Sementara itu, Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan proyek prioritas meskipun tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemerintah kini sedang menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Bappenas akan menelaah dan memastikan proyek prioritas dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Proyek yang tidak akan selesai pada 2024 tetap mendapat dukungan kami. Proyek yang masih dalam tahap perencanaan akan kami dorong sampai tahap transaksi dan konstruksi,'' ujarnya. ***