WARGA Kabupaten Pati mengukir sejarah. Mereka menolak kebijakan bupati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Warga mendesak agar tarif diturunkan. Bupati Sudewo bertahan. Saat warga mengancam akan menurunkan lebih banyak lagi massa, bupati malahan menantang.

Tak pelak lagi, bagai air bah mereka menggeruduk kantor bupati. Sudewo yang coba menenangkan massa justru dilempari sehingga terpaksa masuk ke dalam panser petugas keamanan. Barisan polisi yang berjaga-jaga lari terbirit-birit dikejar massa. Tiga puluhan orang, termasuk seorang wartawan dan polisi terpaksa dibawa ke rumah sakit.

Episode yang mengenaskan. Menunjukkan rakyat mulai muak dengan aturan yang dibuat pemerintah. Ditimpali pula dengan tingkah laku pejabat yang sombong dan merasa dirinya paling benar.

Pangkal semua ini adalah ditetapkannya pemerintah daerah sebagai pengelola PBB di daerah masing-masing. Sebelumnya pajak ini ditangani Dirjen Perpajakan.

Karena sudah bersifat otonomi, pemerintah kabupaten/kota pun berhak menentukan besar tarif PBB. Kabupaten Pati, misalnya, menaikkan sampai 300 persen, sehingga mengundang amarah rakyat.

Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya sudah menaikkan PBB sampai 300 persen pada tahun lalu. Namun tidak ada reaksi dari masyarakat. Sebab kenaikan tidak disebutkan secara transparan. Hanya dikatakan naik dihitung dari persentase harga tanah sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Sama seperti Kota Pematangsiantar yang menaikkan NJOP lebih dari 100 persen. Akibatnya PBB pun otomatis ikut naik. Sudah banyak warga yang menggugat kenaikan ini.

Riak-riak seperti ini semoga tak sampai menular ke daerah lain. Sebab, saat masyarakat sedang bingung menghadapi kesemrawutan perekonomian saat ini, pemerintah belum kelihatan serius untuk mengatasi.

Celutukan pun bermunculan. Ke mana semua uang hasil bumi, seperti minyak, emas, tembaga, nikel, CPO, dan hasil bumi lainnya. Di Riau, misalnya, yang dikelilingi tambang minyak dan kebun sawit. Ternyata hasilnya nyaris tak ada yang bisa dinikmati masyarakat setempat.

Sebenarnya sangat bijak langkah yang dilakukan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI. Ia terenyuh saat mendengar keluarga mantan gubernur Ali Sadikin mengeluh tak sanggup membayar PBB rumah ayahnya yang sampai ratusan juta rupiah per tahun. Maklum, mereka tinggal di Menteng, kawasan yang paling elit di Jakarta.

Tak pelak lagi, atas persetujuan DPRD setempat, Anies pun membebaskan pembayaran PBB bagi para pahlawan dan orang-orang berjasa di republik ini.

Yang jadi pertanyaan, apakah daerah dapat melakukan kebijakan seperti ini? Soalnya, pemerintah pusat kini justru kian mempersempit anggaran ke daerah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tak semua kepala daerah mampu melakukannya. Apa boleh buat, untuk menaikkan pundi-pundi, akhirnya rakyat yang terpaksa harus diperas. Kalau sudah begini, alamat tak lama lagi rakyat akan marah dan mengamuk. ***

* Irwan E. Siregar adalah wartawan senior bermastautin di Pekanbaru, Riau.