JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Perpres ini disahkan di Jakarta, Rabu (21/5), dan langsung diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Aturan ini memberikan dasar hukum pelindungan terhadap jaksa dan anggota keluarganya ketika menjalankan fungsi penegakan hukum.

Dalam pasal-pasal yang tertuang, disebutkan bahwa pelindungan negara diberikan oleh Polri dan TNI. Polri bertanggung jawab memberikan pelindungan langsung kepada jaksa dan keluarga, sementara TNI difokuskan untuk pelindungan strategis dan pengamanan institusi Kejaksaan.

Pelindungan oleh Polri mencakup keamanan pribadi, tempat tinggal, rumah aman, harta benda, hingga kerahasiaan identitas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Perpres.

"Anggota keluarga yang dilindungi termasuk keluarga sedarah hingga derajat ketiga, pasangan, dan pihak yang menjadi tanggungan jaksa," demikian isi Pasal 5.

TNI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, dapat memberikan bantuan dalam pengawalan jaksa dan pelindungan terhadap Kejaksaan dalam konteks yang bersifat strategis serta berkaitan dengan pertahanan negara.

Untuk pelaksanaan teknisnya, pelindungan oleh Polri akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pelindungan dari TNI akan diatur bersama oleh Jaksa Agung dan Panglima TNI.

Pembiayaan seluruh kegiatan pelindungan dibebankan pada anggaran Kejaksaan dalam APBN. Namun, pelindungan oleh Polri juga memungkinkan didukung oleh sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat.

Perpres ini juga membuka ruang kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam bentuk pelatihan, pendidikan, serta pertukaran informasi yang menunjang kinerja penegakan hukum.

Meski diatur negara, pelindungan hanya diberikan berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan. (ant)