JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencopot Andhi Pramono dari jabatan Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Kemenkeu mencopot Andhi Pramono setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

"Dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94/2021 tentang Disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan,” ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, dalam keterangannya, Senin (15/5/2023), seperti dikutip dari Kompas.com.

Dituturkan Nirwala, keputusan itu diambil setelah Kemenkeu membentuk tim pemeriksa dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin berat. Hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa Kemenkeu disebut selaras dengan hasil temuan KPK.

Nirwala menegaskan, Kemenkeu menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Kemenkeu juga siap mendukung penuh langkah yang diambil KPK.

"Bea Cukai menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.

Selain pencopotan jabatan, Kemenkeu masih akan menindaklanjuti hukuman kepada Andhi sesuai dengan keputusan dan pengaturan yang berlaku. Langkah itu sebagai komitmen Bea Cukai untuk memberantas pegawai yang melakukan pelanggaran integritas.

"Langkah tersebut sejalan dengan upaya Institusi untuk terus melakukan perbaikan dari sisi pengawasan, pelayanan, maupun manajerial untuk meningkatkan kepercayaan publik," ucapnya.

Andhi Pramono Jadi Tersangka

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Andhi Pramono sebeagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan Andhi sebagai tersangka dilakukan setelah klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

"Jadi sudah ada tersangkanya," kata Ali.

Geledah "Istana" Andhi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono pada Jumat (12/5/2023). Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, rumah yang digeledah berada di perumahan Legenda Wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor.

Rumah mewah yang disebut-sebut sebagai istana itu viral di media sosial beberapa bulan lalu.

“Di rumah tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti, di antaranya berbagai dokumen dan alat elektronik,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung KPK, Senin (15/5/2023).

Ali mengatakan, pihaknya segera menyita dan menganalisis obyek yang disita dan dihubungkan dengan unsur dugaan gratifikasi. Adapun Andhi ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Penetapan status hukum ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti yang cukup dalam proses penyelidikan. Perkara Andhi bermula dari klarifikasi LHKPN.

Hasil pemeriksaan kekayaan itu dilimpahkan dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring ke Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Perkara Andhi kemudian diselidiki sebelum akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan dan saat ini sudah meningkatkan dalam proses penyidikan,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/5/2023).

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Andhi menjadi sorotan karena disebut-sebut mengenakan barang mewah. Anak Andhi, Atasya Yasmine juga kerap mengunggah foto-foto dengan pakaian bermerek dan kehidupan glamor lainnya. Pada salah satu unggahan, harga pakaiannya dari atas hingga bawah mencapai Rp25 juta.

Ia juga merupakan mahasiswa double degree di Universitas Indonesia (UI) dan Melbourne University, Australia. Warganet juga mengunggah video diduga Atasya sedang berjoget di kelab malam. Sementara itu, gaya hidup Andhi dipantau PPATK. Lembaga itu mengantongi sejumlah informasi terkait Andhi Pramono. Nilai transaksi keuangannya disebut salip menyalip dengan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Ali Fikri mengatakan, klarifikasi dilakukan setelah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring memeriksa LHKPN yang bersangkutan.

"Klarifikasi ini dilakukan oleh tim LHKPN kedeputian pencegahan KPK setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap data LHKPN yang sudah dilaporkan yang bersangkutan ke KPK," ujar Ali.***