PEKANBARU – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa proses pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menyebut, tiga nama calon sekda sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui Mendagri.

“Soal Sekda, ya kita serahkan ke Mendagri. Tugas dan wewenang saya mengirim tiga nama. Tiga nama sudah saya kirim ke Mendagri, selanjutnya terserah Mendagri,” ujar Wahid saat ditemui usai agenda resmi di Pekanbaru, Senin (4/8/2025).

Saat ditanyai wartawan mengenai isu yang kian santer bahwa calon dari Batam disebut-sebut sebagai yang paling berpeluang, Wahid merespons singkat. “Ya, saya nggak tahu juga ya. Saya berani berkomentar sesuai dengan kewenangan saya. Wewenang yang diberikan amanah oleh undang-undang adalah tiga orang. Selanjutnya kewenangan itu kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk menunjuknya,” tegasnya.

Isu calon Sekdaprov Riau dari Batam merujuk pada nama Yusfa Hendri, birokrat kelahiran Dumai yang selama ini berkarier di Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Batam.

Meski lama bertugas di luar Riau, Yusfa disebut memiliki keinginan kuat untuk kembali mengabdi di kampung halaman melalui posisi strategis di tingkat provinsi. Sosoknya menjadi perbincangan karena disebut-sebut mendapat dukungan informal dari sejumlah kalangan.

Namun, selain Yusfa, terdapat dua nama lain yang juga bersaing dalam seleksi Sekdaprov Riau, yakni Syahrial Abdi dan Jafrinaldi. Keduanya merupakan birokrat yang telah lama berkarier di lingkungan Pemprov Riau dan Pemkab Kuantan Singingi.

Syahrial Abdi dikenal sebagai salah satu pejabat paling senior di Pemprov Riau, dengan rekam jejak panjang termasuk sebagai Pj Bupati di dua kabupaten, serta terakhir menjabat Kepala Dinas Perkebunan Riau. Sementara Jafrinaldi, pejabat asal Kuantan Singingi, memiliki latar belakang kuat di bidang perencanaan dan pelayanan publik di daerah.

Ketiga calon memiliki latar belakang pendidikan di lingkungan STPDN atau IPDN, lembaga yang selama ini mencetak kader-kader utama birokrasi daerah di Indonesia.

Meskipun demikian, Gubernur Wahid memilih untuk tidak larut dalam spekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada mekanisme yang berlaku di tingkat pusat.

Penunjukan Sekda definitif menjadi krusial mengingat posisi tersebut strategis dalam menopang kinerja birokrasi di Riau, terutama di tengah agenda penyegaran kelembagaan dan dorongan peningkatan efisiensi pemerintahan yang sedang digencarkan. ***