PEKANBARU, GORIAU.COM - Ke depan, bagi Danramil, Kapolsek, Camat dan unsur lainnya yang berada di kabupaten/kota, jika tidak melaporkan secepatnya ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di Riau, diinsruksikan untuk dicopot.

Ketegasan ini merupakan hasil koordinasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif beberapa waktu lalu.

"Mulai Danramil, kapolsek, camat dan unsur lainnya, jika tidak melaporkan adanya kejadian karhutla, diperintahkan untuk dicopot," tegas Wakil Komandan Satgas Penanggulangan Karhutla di Riau, Mayjen TNI Iskandar saat jumpa pers di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Jumat (4/4/2014).

Dimana ditegaskannya, hal ini sebagai antisipasi agar tidak kembali terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Riau yang meluas. "Itu sanksi tegas yang diperintahkan Presiden," tambah Iskandar.

Sementara itu, sanksi lain ternyata sudah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013. Dimana pejabat yang lalai dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan akan dikenakan hukuman minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun penjara dengan denda minimum Rp300 juta dan maksimal Rp1 miliar.

"Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang, juga disebutkan untuk pihak lainnya, baik personil maupun perusahaan dengan sanksi tegas yang bervariasi," katanya.

Sanksi ini memang belum disosialisasikan secara menyeluruh di wilayah Indonesia, namun akan segera dilakukan. Kebijakan ini diharapkan bisa dilakukan secara merata dan rutin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk penegasan antisipasi kembali terjadinya karhutla yang meluas.***