PEKANBARU, GORIAU.COM - Lemahnya koordinasi di jajaran pemerintahan menyebabkan pelanggaran Perda No 1 tahun 2010 yang merupakan hasil revisi terhadap Perda No14 tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), justru dilakukan oleh kalangan pemerintah sendiri. Akibatnya, instansi pemerintah justru tidak memberi contoh yang baik tentang ketaatan terhadap Perda IMB melainkan jutsru melanggarnya.

Pengamat Perkotaan Mardianto Manan yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (7/1/2013) mengatakan, bagaimanapun sesuai aturan, Perda No1 tahun 2010 hasil revisi terhadap Perda No14 tahun 2000 seharus dilaksanakan oleh semua pihak saat akan mendirikan bangunan, termasuk bangunan pemerintah.

''Setiap bangunan harus ada IMB. Baik itu bangunan pemerintahan ataupun milik pribadi. Kalau tak ada IMB, ini melanggar Perda," katanya sembari mencontohkan pembangunan di DPRD Riau.

''Bila koordinasinya berjalan diantara pelaksana dan penegak perda, tidak mustahil perda bisa berjalan efektif,'' tambahnya.

Ditambahkannya, seharusnya koordinasi terhadap pengamanan perda bisa berjalan dnegan baik, sebab Perda dibuat untuk mengatur hal-hal yang ada di daerah. Namun bila penegakan Perda sendiri lemah, maka pembuatan perda-perda sudah sepatut dipertanyakan. Perlu adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan Perda secara maksimal. (rdi)