PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Program sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sejumlah yayasan dan lembaga pendidikan formal justru menemui ragam kendala dan bahkan tidak mempercayai sepenuhnya pendistribusian APBD bakal tidak 'terpangkas'.

Terkait hal itu, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pangkalan Kerinci pada Selasa (12/6/2013) bahkan menggelar rapat komite sekolah bersama guru dan Dinas Pendidikan. Menurut hasil rapat tersebut, program pendidikan gratis itu menjadi dilema, terlebih akan diterapkan seiring dengan mulainya penerapan siswa baru yang sebentar lagi dilaksanakan, sehingga hal ini membuat pihak sekolah, baik guru dan komite merasa dilema dan galau.

Dalam rapat yang digelar tersebut, tampak pihak sekolah terdiri dari majelis guru, Komite sekolah dan perwakilan dari pihak Dinas Pendidikan kembali membahas agenda terkait kebutuhan sekolah dan larangan adanya kutipan sekolah terkait pendidikan gratis. Hal ini menurut pihak sekolah dinilai sangat tidak mungkin direalisasikan, sebab saat ini saja pihak sekolahmenanggung beban yang paling nyata yakni adanya sekitar 80 guru honor komite yang harus dibayarkan gajinya setiap bulan.

"Sedangkan saat ini saja, gaji guru honor tersebut sampai sekarang sudah tiga bulan belum terbayar," jelas Ketua Komite sekolah H Herman Maskar.

Selain itu, Herman juga mengatakan bahwa terkait pendidikan gratis saat ini sebenarnya masih ngambang. Artinya, kalau pihak sekolah melakukan kutipan takut salah padahal sejauh ini Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati terkait pendidikan gratis ini belum keluar.

"Sedangkan saat ini, pemerintah daerah sudah menyuarakan bahwa pendidikan di Kabupaten Pelalawan gratis. Sehingga hal ini menjadi dilema bagi pihak sekolah, karena semua wali murid pastinya tidak akan mau membayar untuk kebutuhan anaknya disekolah. Dan hal ini yang membuat sekolah SMKN 1 Pangkalan Kerinci menjadi dilema dan galau," ungkapnya.

Masih menurut Herman, bagaimana tidak akan ada kutipan jika ada peserta didik sesuai dengan keinginan orang tua mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas dan berwawasan luas. Sementara kemampuan pihak sekolah untuk mendukung ke arahkebijakan Pemkab Pelalawan itu ternyata tidak mampu dengan alasan minimnya dana.

"Belum ditambah lagi sekitar 80 orang guru sekolah, bukan guru madrasah yang harus digaji setiap bulannya. Jadi mau diapakan lagi, kita juga bingung," tandasnya.

Akhirnya, hasil rapat itu sendiri disimpulkan bahwa pihak sekolah akan menyurati Dinas Pendidikan soal kepastian pendidikan gratis tersebut. Dengan kata lain, dalam pendidikan gratis itu, apa-apa saja yang digratiskan dan kriteria siswa seperti apa digratiskan. Selain itu juga, bagaimana mengatasi persoalan gaji guru honor. Dan diharapkan dengan dilayangkan surat tersebut nantinya bisa dibalas secara tertulis dan akan menjadi acuan atau dasar sekolah bisa melakukan kutipan demi kelancaran kegiatan belajar dan mengajar.(ilm)